DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memicu kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Selain berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, lonjakan harga BBM non subsidi hampir 30 persen itu juga diperkirakan mendorong perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengakui potensi pergeseran konsumsi tersebut. Menurutnya, pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan meningkatnya permintaan terhadap BBM subsidi.

“Yang RON 92 ini kan masyarakat kelas menengah. Memang kekhawatiran kita seperti yang dibahas tadi apakah ada pergeseran nantinya. Tapi saya pikir semua hal sudah dihitung,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan pemerintah telah menyiapkan pasokan Pertalite apabila terjadi perpindahan konsumsi dari Pertamax ke BBM subsidi.

“Per hari ini stok nasional untuk Pertalite adalah untuk 18 hari. Artinya ketika pun terjadi shifting, dari sisi suplai pemerintah mampu,” ujarnya Kamis (11/6).

Di sisi lain, Ekonom INDEF M. Rizal Taufikurrahman menilai kenaikan harga Pertamax memang merupakan konsekuensi logis dari pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga energi global. Namun, ia menilai momentum kenaikan tersebut belum ideal karena daya beli masyarakat sedang melemah.

“Kalau saya katakan ideal, ya belum ideal. Karena daya beli masyarakat sekarang sedang dalam fase melemah yang tercermin dari melambatnya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya tekanan biaya hidup,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, kenaikan harga hingga hampir 30 persen sangat mungkin membuat konsumen berpindah ke Pertalite.

“Kemungkinan besar kenaikan harga Pertamax ini pasti meningkatkan substitusi konsumsi ke Pertalite. Permintaan BBM sangat elastis terhadap perubahan harga, apalagi kenaikannya mencapai 30 persen,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kelas menengah merupakan motor utama konsumsi domestik Indonesia. Karena itu, tekanan terhadap kelompok ini tidak boleh dianggap sepele.

“Daya beli kelas menengah itu kontribusinya sekitar 60 persen terhadap konsumsi rumah tangga. Kalau kelompok ini mengurangi konsumsi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tertekan,” tegas Rizal.

Untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, Rizal menyarankan pemerintah memperkuat pengawasan distribusi subsidi, mempercepat digitalisasi penyaluran Pertalite, serta memberikan insentif kepada kelas menengah.

“Kelas menengah merupakan pembayar pajak terbesar, tetapi sering tidak menikmati bantuan ketika terjadi tekanan ekonomi seperti sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Bambang memastikan harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

“Pemerintah menjamin terkait BBM subsidi sampai 31 Desember 2026 tidak terjadi kenaikan. Yang kedua, pasokan terjamin. Jadi baik BBM maupun LPG 3 kilogram tidak ada masalah,” kata Bambang.

Menurut Bambang, pemerintah dan DPR akan terus mengawal ketersediaan energi nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan negara.

“Kami berusaha sama-sama mengamankan pasokan untuk masyarakat. Bahkan untuk BBM non subsidi pun kami berusaha bagaimana pasokan tetap terjaga dan harga yang terbaik bisa diberikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Kenaikan harga Pertamax juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat perkotaan yang selama ini menjadi pengguna utama BBM non subsidi. Selisih harga yang semakin lebar dengan Pertalite membuat sebagian konsumen mulai menghitung ulang biaya transportasi harian mereka.

Di sisi lain, pelaku usaha transportasi dan logistik turut mencermati perkembangan harga energi. Meskipun sebagian besar menggunakan solar, kenaikan harga BBM non subsidi tetap berpotensi memengaruhi biaya operasional dan pada akhirnya berdampak pada harga barang dan jasa di masyarakat.

Para ekonom menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal negara dan daya beli masyarakat. Langkah pengawasan distribusi BBM subsidi, peningkatan efisiensi energi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dinilai penting untuk mengurangi dampak lanjutan dari kenaikan harga energi global.

Selain berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, kenaikan harga Pertamax juga menjadi perhatian pelaku usaha yang bergantung pada mobilitas tinggi. Mereka harus menyesuaikan pengeluaran operasional di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Karena itu, berbagai pihak berharap pemerintah terus memantau perkembangan harga energi global serta menjaga stabilitas pasokan BBM dalam negeri agar tidak menimbulkan tekanan lebih besar terhadap masyarakat dan dunia usaha.