Prodi Ditutup, Ekonom UGM Kritik Logika Pasar

DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Polemik prodi ditutup kembali memanas setelah pemerintah mengungkapkan bahwa 122 program studi dihentikan sepanjang 2026. Kebijakan prodi ditutup ini memicu perdebatan karena dinilai dapat membuat perguruan tinggi terlalu tunduk pada kebutuhan industri dan pasar kerja jangka pendek.

Kebijakan penutupan program studi (prodi) yang dinilai sepi peminat atau dianggap tak relevan dengan kebutuhan industri menuai kritik. Pemerintah diminta tidak menjadikan kampus sekadar pemasok tenaga kerja yang harus tunduk pada selera pasar.

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai narasi “link and match” yang dijadikan dasar penutupan prodi berpotensi menyederhanakan persoalan pendidikan tinggi secara berlebihan.

“Menutup program studi karena dianggap tidak dibutuhkan industri terdengar rasional sampai kita bertanya lebih jauh, sejak kapan pasar kerja menjadi penentu tunggal arah pendidikan tinggi?” kata Wisnu, Rabu (3/6) lalu.

Menurutnya, ada asumsi keliru bahwa kebutuhan industri dapat diprediksi secara stabil dalam jangka panjang. Padahal, perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibanding siklus pendidikan tinggi.

Wisnu menilai keputusan prodi ditutup perlu dikaji ulang.

Mengutip laporan World Economic Forum (WEF), Wisnu menyebut sekitar 44 persen keterampilan kerja diperkirakan berubah dalam lima tahun ke depan.

Baca juga :  Data 2025: Kelas Menengah Susut 1,2 Juta Orang, AMC Tembus 50,4% Populasi

“Yang hari ini dianggap relevan bisa sangat cepat menjadi usang. Kalau kampus dipaksa terus mengejar kebutuhan industri, itu seperti berlari mengejar bayangan,” ujarnya dilansir dari laman UGM.

Wisnu mengingatkan, terlalu fokus pada keterampilan teknis yang sedang tren justru bisa menjadi jebakan. Keterampilan seperti koding dasar maupun pekerjaan administratif kini semakin rentan tergantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Laporan McKinsey bahkan memperkirakan hingga 30 persen aktivitas kerja global berpotensi diotomatisasi pada 2030.

Sebaliknya, kemampuan yang bertahan dalam jangka panjang justru keterampilan fundamental seperti berpikir kritis, komunikasi, analisis, pemecahan masalah, dan kerja sama tim.

“Kompetensi seperti inilah yang selama ini diasah dalam ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial, yang sering dicap sebagai prodi tidak laku,” tegasnya.

Wisnu juga membantah anggapan bahwa hanya bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Banyak pemimpin perusahaan dunia justru lahir dari latar belakang nonteknis.

Baca juga :  Kedaulatan RI Dipertaruhkan! Pesawat Militer AS Bebas Melintas, Pakar UGM Buka Suara

Ia mencontohkan mantan CEO YouTube Susan Wojcicki yang memiliki latar belakang sejarah dan sastra, mantan CEO Starbucks Howard Schultz yang berasal dari ilmu komunikasi, serta mantan CEO American Express Ken Chenault yang menempuh studi sejarah.

“Keberhasilan memimpin organisasi besar bukan hanya soal kemampuan teknis. Yang lebih penting adalah kemampuan membaca situasi, memahami manusia, dan mengambil keputusan strategis,” katanya.

Menurut Wisnu, inovasi besar justru lahir dari pertemuan berbagai disiplin ilmu, bukan dari spesialisasi sempit yang hanya mengikuti kebutuhan pasar hari ini.

Ia mengingatkan, jika kampus direduksi menjadi sekadar penyedia tenaga kerja, ruang eksperimen intelektual yang melahirkan inovasi akan semakin menyusut.

Tak hanya berdampak pada ekonomi, Wisnu menilai penyerahan arah pendidikan tinggi sepenuhnya kepada pasar juga berisiko melemahkan fungsi sosial kampus sebagai ruang kritik, refleksi, dan produksi pengetahuan.

“Pendidikan tinggi bukan balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup program studi hanya karena tidak sesuai selera pasar hari ini adalah keputusan rabun jauh,” tegasnya.

Ia menambahkan, perguruan tinggi seharusnya menjadi kompas yang mengarahkan peradaban, bukan sekadar baling-baling yang berputar mengikuti arah angin ekonomi.

Baca juga :  Pengamat UGM: Indonesia Masuk Board of Peace Sulit Jadi Mediator Konflik Iran–AS

“Kalau logika pasar terus dijadikan satu-satunya ukuran relevansi, yang lahir bukan generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 terdapat 122 program studi yang ditutup.

Namun Brian menegaskan, seluruh penutupan tersebut dilakukan atas usulan perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai penyelenggara.

Ia juga membantah anggapan bahwa pemerintah menutup prodi demi menyesuaikan kebutuhan industri masa depan.

“Alih-alih menutup, kami justru mengembangkan program studi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri,” kata Brian dalam rapat bersama Komisi X DPR RI.

Menurutnya, banyak prodi yang sebenarnya tidak dihapus, melainkan mengalami transformasi substansi ke bidang yang lebih baru seperti Artificial Intelligence (AI), machine learning, dan robotics.

Polemik prodi ditutup diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Sejumlah akademisi meminta pemerintah lebih mengedepankan transformasi kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran dibandingkan menjadikan penutupan program studi sebagai solusi utama. Pendekatan tersebut dinilai lebih relevan untuk menjawab perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung sangat cepat.