DIKSIMERDEKA.COM TOKYO- Bali kembali diproyeksikan menjadi panggung penting diplomasi internasional. Setelah dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, Pulau Dewata kini disiapkan menjadi pusat pembahasan masa depan laut global melalui Ocean Impact Summit (OIS) 2026. Momentum ini dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penerapan Sustainable Ocean Planning and Management (SOPM) sebagai standar global pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam forum Island States Ocean Summit (ISOS) 2026 di Tokyo, Jepang. Menurut Trenggono, pengelolaan laut yang terukur dan berbasis ilmu pengetahuan menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

“Praktik penangkapan ilegal dan aktivitas destruktif semakin mengancam kesehatan laut kita. Oleh karena itu, perlindungan laut memerlukan kerja sama global dan tanggung jawab bersama,” ujar Menteri Trenggono.

Baca juga :  Kemenparekraf Gandeng 12 Mitra Co-Branding Pariwisata di Bali

Melalui Sustainable Ocean Planning and Management, Indonesia menawarkan pendekatan yang mengedepankan perencanaan berbasis sains untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan ekosistem dengan pemanfaatan ekonomi. Konsep ini dinilai mampu memberikan kepastian bagi investasi sektor kelautan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai anggota High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE), Indonesia aktif mempromosikan Sustainable Ocean Planning and Management sebagai standar global pengelolaan wilayah laut. Langkah tersebut juga dibarengi upaya mengembangkan skema pembiayaan yang adil, terukur, dan berkelanjutan guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan kelautan dalam jangka panjang.

Dalam forum tersebut, Trenggono turut memaparkan lima strategi utama Indonesia dalam menjaga kesehatan laut. Program yang dikenal sebagai 5 Ekonomi Biru itu meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah laut.

Baca juga :  Bulan Bakti Pramuka 2019, Kwarda Bali Adakan Aksi Donor Darah

Menurut Trenggono, kelima program tersebut merupakan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan. Karena itu, Indonesia terus mendorong kolaborasi internasional agar pengelolaan laut tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga gerakan global.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Trenggono mengundang komunitas internasional untuk menghadiri Ocean Impact Summit (OIS) 2026 yang akan digelar di Bali. Forum tersebut dirancang sebagai wadah untuk mempertemukan pemerintah, investor, lembaga internasional, hingga pelaku usaha guna menghadirkan solusi nyata bagi negara-negara kepulauan.

“Ocean Impact Summit bukan hanya forum diskusi, tetapi ruang untuk memobilisasi investasi dan menghadirkan solusi konkret bagi masa depan laut dunia,” tegasnya, Jumat (5/6).

Baca juga :  Respon Keluhan Wisman, Wagub Cok Ace Cek Imigrasi Bandara Ngurah Rai

Sebelumnya, Trenggono juga mengingatkan bahwa pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat telah memberikan tekanan besar terhadap ekosistem pesisir dan laut. Karena itu, menjaga kesehatan laut tidak bisa dibebankan kepada satu negara atau satu kawasan semata.

Menurutnya, laut merupakan sumber kehidupan yang menopang ketahanan pangan, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan global. Oleh sebab itu, perlindungan laut harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia.

Dengan mendorong Sustainable Ocean Planning and Management sebagai standar global, Indonesia berharap tercipta tata kelola laut yang lebih kuat, investasi yang lebih berkelanjutan, serta masa depan ekosistem laut yang tetap terjaga bagi generasi mendatang.