DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri aliran uang dugaan korupsi terkait dugaan pengadaan barang dan jasa Bupati nonaktif Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) Fadia Arafiq (FAR). Penyidik menelusuri maksud dan tujuan aliran uang yang diterima Fadia Arafiq.

Aliran uang korupsi Fadia tersebut didalami penyidik lewat saksi seorang Wiraswasta, Ryan Savero (RS). Ryan Savero diduga mengetahui adanya penerimaan uang oleh Fadia Arafiq. Uang itu diduga berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait adanya dugaan penerimaan uang oleh tersangka FAR. Penyidik masih akan menelusuri maksud dan tujuan dari aliran uang tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan singkatnya, Selasa (12/5/2026).

Sekadar informasi, Bupati Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) Fadia Arafiq (FAR) resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2026.

Baca juga :  Pemerintah Terus Persempit Celah Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Fadia sebagai tersangka. Fadia ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama sejumlah orang lainnya pada Selasa (3/3/2026).

KPK mengungkap bahwa sekitar satu tahun setelah Fadia dilantik sebagai Bupati Pekalongan periode 2021–2025, suaminya yang juga anggota DPR, Mukhtaruddin Ashraff Abu (ASH), bersama anaknya Muhammad Sabiq Ashraff (MSA) mendirikan perusahaan bernama PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB).

Perusahaan tersebut bergerak di bidang penyediaan jasa dan aktif menjadi vendor pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam struktur perusahaan, Ashraff Abu menjabat komisaris, sedangkan Sabiq Ashraff sempat menjabat direktur periode 2022–2024.

Baca juga :  Baru Saja Keluar Lapas, Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK

KPK menduga Fadia merupakan penerima manfaat (beneficial owner) dari PT RNB. Perusahaan itu diketahui mendominasi proyek pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga RSUD, dan satu kecamatan sepanjang 2025.

Sepanjang 2023–2026, tercatat transaksi masuk ke PT RNB sebesar Rp46 miliar dari kontrak dengan sejumlah perangkat daerah. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji pegawai outsourcing.

Sementara sekitar Rp19 miliar atau 40 persen diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati. Rinciannya antara lain Rp5,5 miliar untuk Fadia, Rp1,1 miliar untuk suaminya, Rp4,6 miliar untuk anaknya MSA, Rp2,5 miliar untuk anak lainnya.

Baca juga :  Uang Sunyi di Balik Palu Hakim: Suap Rp850 Juta Warnai Eksekusi Lahan di PN Depok

Serta Rp2,3 miliar untuk Direktur PT RNB. Selain itu, terdapat penarikan tunai sekitar Rp3 miliar. KPK juga mengungkap adanya dugaan intervensi terhadap kepala dinas agar memenangkan PT RNB dalam pengadaan.

Perangkat daerah bahkan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di awal. Agar perusahaan dapat menyesuaikan nilai penawaran mendekati HPS, yang dinilai melanggar prosedur pengadaan.

Atas perbuatannya, Fadia disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

Reporter: Satrio