“Lebih Bodoh dari Malaysia!” DPR Semprot Pengelolaan Data Nasional di Depan Bima Arya

DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA -Data nasional kembali jadi sorotan panas di DPR. Kali ini, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kena “cercar” dalam rapat kerja Komisi II. Persoalan yang diangkat bukan hal sepele—mulai dari tumpang tindih kewenangan hingga dugaan pemborosan anggaran triliunan rupiah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, lebih dulu mengingatkan pemerintah agar segera memperjelas mandat pengelolaan data nasional. Ia menilai selama ini belum ada kejelasan siapa yang benar-benar memegang kendali.

“Pemerintah harus duduk dulu bersama. Posisi mandatorinya itu ada di mana? Itu yang harus kita dudukkan bersama,” tegas Dede dalam rapat di DPR, Senayan.

Menurutnya, tanpa kejelasan mandat, integrasi data hanya akan jadi wacana. Sistem antarinstansi akan berjalan sendiri-sendiri dan berpotensi tidak efektif.

Ia mendorong agar Kemendagri melalui Dukcapil menjadi pusat data nasional, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital berperan sebagai jalur distribusi.

“Kalau ini tidak duduk bersama, percuma juga sistem IKD diusulkan,” sindirnya.

Dede juga menyinggung praktik di lapangan yang masih ribet. Meski sudah ada Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat tetap diminta fotokopi dokumen.

“Kalau IKD sudah jalan, jangan lagi ada fotokopi. Sistem kertas harus ditinggalkan,” tegasnya.

Namun, suasana rapat makin panas ketika Legislator PDIP, Deddy Sitorus, mulai angkat suara. Ia langsung menyentil Bima Arya dengan nada santai tapi menusuk.

“Pak Wamen udah ganti hp yah, soalnya saya WA ngak masuk-masuk. Hilang namanya dari kontak saya. Mungkin nggak sengaja keblok gitu,” kata Bima.

“Ini kan banyak yang harus kita diskusikan. Kita harus merenung sedikitlah. Kapan sih kita belajar,” sambung Deddy.

Deddy kemudian membuka persoalan yang lebih besar. Ia menilai Indonesia selama ini justru jago dalam menghamburkan uang, terutama untuk urusan data.

“Kita kalau urusan menghambur-hamburkan uang tuh juara satu Pak. Untuk data saja, padahal kalau kita pakai single apa namanya. Data,” ujar Dedy.

Padahal, menurutnya, semua sistem sebenarnya bisa terintegrasi dalam satu identitas, yakni KTP.

“Id card ini. KTP ini, bisa dipakai untuk semua ini,” imbuhnya.

Ia lalu mencontohkan bagaimana berbagai lembaga justru membuat sistem data sendiri-sendiri dengan biaya besar.

“Pertamina keluar uang, bikin data sendiri untuk subsidi. Nggak nyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana,” paparnya.

“KPU keluarkan uang, untuk data Pemilu. Triliun-triliun nih semua urusannya ini. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi. Semuanya bikin hanya untuk urusan data,” lanjutnya.

Bagi Deddy, kondisi ini jelas pemborosan.

“Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya,” ujarnya.

Ia bahkan menyindir bahwa Indonesia tertinggal dibanding negara lain dalam hal administrasi kependudukan.

“Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang, kita lebih bodah dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar,” ucapnya.

Menurut Deddy, persoalan ini sebenarnya sederhana—tinggal kemauan pemerintah.

“This is nothing personal pak yah. Tapi ini persoalan kita, dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal poitical will. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tiap tahun. Tiap tahun,” imbuhnya.

Ironinya, meski KTP sudah dilengkapi chip, praktik di lapangan masih jauh dari modern.

“Juga tadi rumitnya, kita punya KTP udah pakai chip apa-apa, harus pakai fotocopy lagi. Ditanya lagi KK, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami surat baptis, mampus kita,” terangnya.

Ia menegaskan, persoalan ini adalah layanan dasar negara yang seharusnya sederhana, bukan malah berbelit.

“Lalu buat apa kita udah ada ujungnya, ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Ini kan urusannya negara, the very basic government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh?” pungkasnya.

Data nasional seharusnya mempermudah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sistem banyak, anggaran besar, tapi rakyat tetap dipusingkan prosedur lama.

Dan sampai hari ini, masalah itu belum juga selesai.