DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster dan Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bali I Made Muliawan Arya atau De Gadjah kembali menggelar pertemuan. Momen dua elite politik Bali tersebut diunggah melalui akun Instagram @de_gadjah pada Minggu (19/4/2026).

Sejak menjadi rival dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2024, keduanya tercatat telah beberapa kali bertemu.

Dalam unggahanya, De Gadjah menuliskan pesan bernada kebersamaan. “Dari meja makan lahir banyak pemikiran. Diskusi santai, tujuan tetap sama: untuk Bali,” tulisnya.

Baca juga :  Polda Bali Luncurkan Website Cakrawasi, Pengawasan WNA di Bali Kini Real Time

Menanggapi pertemuan itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali Gede Harja Astawa menilai pertemuan kedua tokoh tersebut sebagai bentuk kedewasaan dan kesejukan politik demi kepentingan masyarakat dan pembangunan Bali.

Menurut Gede Harja, komunikasi antar tokoh politik sangat penting dilakukan karena membangun daerah tidak bisa hanya mengandalkan satu kekuatan politik.

“Pertemuan kedua tokoh tersebut antara Pak Gubernur dengan Ketua DPD Gerindra Bali merupakan bentuk kedewasaan berpolitik. Hal-hal seperti ini penting dilakukan karena membangun daerah dan membangun negara tidak bisa hanya dari satu warna,” ujarnya.

Baca juga :  Bali Jadi Daerah Terbesar Penerima KUR

Ia menyebut, Ketua DPD Gerindra Bali De Gadjah telah memberi pesan kepada seluruh kader partai saat Pilkada Bali 2024 agar legawa dan menghormati proses demokrasi.

“Beliau sudah memberikan teladan kepada kami kader-kadernya untuk legowo,” katanya.

Gede Harja menegaskan, Fraksi Gerindra DPRD Bali akan mendukung setiap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan menyejahterakan rakyat dan memajukan daerah.

“Sepanjang kebijakan pemerintah daerah bertujuan menyejahterakan rakyat Bali dan memajukan Bali, wajib hukumnya kami dukung,” tegasnya.

Baca juga :  Gubernur Koster Serahkan Sertifikat Hak Milik Tanah Garapan Kepada Warga Sumberklampok

Namun, pihaknya juga memastikan tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan memberi kritik terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

“Kalau ada kebijakan yang berindikasi merugikan masyarakat Bali, kami wajib memberikan kritik yang bersifat solutif. Artinya kami kritik, tapi juga memberikan solusi,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal biasa. Setelah kompetisi politik usai, seluruh elemen harus kembali bersatu dan bergandengan tangan membangun Bali.

“Setelah selesai kompetisi, kami harus berangkulan untuk membangun daerah,” kata Gede Harja.

Reporter: Agus Pebriana