YLBHI Warning! Akses Pesawat Perang AS Bisa Seret RI ke Konflik Global

DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA–

Desakan keras muncul dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait rencana akses pesawat perang Amerika Serikat di wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai berbahaya karena berpotensi menyeret Indonesia ke konflik global.

YLBHI menilai rencana pemberian blanket overflight access untuk pesawat perang AS bukan sekadar kerja sama biasa, tapi berpotensi menyeret Indonesia ke pusaran konflik global.

Dinilai Ancaman Nyata bagi Kedaulatan

YLBHI menyebut proposal tersebut sebagai langkah berbahaya.

Apalagi, posisi Indonesia yang strategis di antara dua samudera dinilai sangat menguntungkan kepentingan militer AS.

,” Jika disetujui, Indonesia bisa dianggap terlibat dalam konflik, terutama di kawasan Asia Tenggara hingga Laut Cina Selatan,” tulis YLBHI dalam siaran pers-nya, Jumat (17/4/2026).

Tak main-main, ini juga berpotensi melanggar United Nations Charter Article 2(4) yang melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain.

ASEAN Bisa Terganggu

YLBHI juga mengingatkan dampak regional.

Kebijakan ini dinilai berpotensi merusak hubungan damai yang telah dibangun di kawasan ASEAN, terutama prinsip dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia yang menolak penggunaan kekerasan.

Menurut mereka, Indonesia seharusnya tetap menjadi negara penyeimbang, bukan justru membuka pintu konflik.

Kritik ke Arah Kebijakan Prabowo

YLBHI juga menyinggung arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kurang mempertimbangkan risiko jangka panjang.

Kedekatan dengan AS disebut bisa memperburuk citra Indonesia di mata dunia.

Apalagi di tengah konflik global, termasuk perang di Timur Tengah yang berdampak langsung pada kenaikan harga energi.

Seret Nama Trump dan Netanyahu

Dalam pernyataannya, YLBHI juga menyoroti kebijakan AS di bawah Donald Trump dan peran Benjamin Netanyahu dalam konflik global.

Mereka bahkan menyebut pelanggaran HAM yang terjadi harus dibawa ke International Criminal Court.

Desakan Tegas ke Pemerintah

YLBHI meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap jelas.

Menolak akses militer asing, memastikan semua perjanjian dibahas di DPR sesuai UUD 1945, serta mempertegas aturan penggunaan wilayah Indonesia untuk kepentingan militer negara lain.

Mereka juga mendorong penghentian kerja sama militer dan ekonomi dengan pihak yang dianggap melanggar HAM.

Jangan Sampai Indonesia Terseret

Pesan YLBHI tegas.

Indonesia jangan sampai jadi “jalan tol” militer negara lain.

Sebab, sekali terseret konflik, yang menanggung dampaknya bukan elit—tapi rakyat.