Komisi V DPR RI Dukung Percepatan Infrastruktur Bali, Pusat dan Daerah Wajib Lakukan Langkah Konkret

DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi V DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Bali, sekaligus mewajibkan sejumlah langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah. Penegasan itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu 8 April 2026.

Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan dihadiri Dudy Purwagandhi, Dody Hanggodo, serta Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran.

Dalam kesimpulan rapat membacakan poin pertama kesimpulan rapat yang ditandatangani Ketua Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan, Menteri PU dan Gubernur Bali, Komisi V menyatakan dukungan terhadap percepatan dan sinergi program prioritas sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi di Bali. 

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah, ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam mendukung pariwisata berbasis budaya yang berkualitas, bermartabat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur Bali harus berjalan terintegrasi dan tidak terhambat persoalan administratif.

“Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan dan sinergi program infrastruktur serta transportasi di Provinsi Bali sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata berbasis budaya yang berkualitas, bermartabat, serta berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Lasarus.

Namun demikian, Komisi V juga mewajibkan Pemerintah Provinsi Bali untuk segera menyelesaikan kepastian lahan dan administrasi terkait seluruh objek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Kepastian lahan dinilai menjadi prasyarat utama agar percepatan proyek tidak terhambat.

“Komisi V mewajibkan Pemerintah Provinsi Bali untuk menyelesaikan kepastian lahan dan administrasinya agar seluruh program prioritas dapat segera direalisasikan,” tegasnya.

Selain itu, Komisi V secara tegas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan mengakomodasi sejumlah usulan prioritas Pemprov Bali. Beberapa proyek strategis yang menjadi sorotan antara lain kepastian pengerjaan ruas Tol Mengwi–Gilimanuk, pembangunan jalan strategis, serta penanganan dan pengendalian banjir dan abrasi pantai secara terpadu.

Tak hanya itu, rapat juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air bersih melalui optimalisasi sumber air baku, pembangunan pelabuhan dan terminal logistik untuk mengurangi beban jalan raya, serta penanganan sampah berbasis teknologi yang berkelanjutan.

Dalam sektor pertanian, percepatan pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi turut menjadi perhatian guna mendukung kedaulatan pangan Bali. Di sisi lain, pembangunan sarana dan prasarana strategis pendukung pariwisata lainnya juga masuk dalam daftar prioritas.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi V mewajibkan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi Bali untuk berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas guna memastikan dukungan perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Bali.

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB dengan penegasan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur Bali harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah demi menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata.