DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ni Putri Suastini Koster, menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program PKK yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satu program yang terus dijalankan secara berkelanjutan di sembilan kabupaten/kota se-Bali adalah pasar rakyat, yang menjadi sarana pemberdayaan ekonomi sekaligus ruang interaksi masyarakat.

Dalam rapat koordinasi persiapan Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali bertajuk “Berbelanja dan Berbagi” Tahun 2026 yang digelar di Jaya Sabha, Rabu (1/4), Putri Koster menjelaskan adanya perubahan konsep pelaksanaan. Jika sebelumnya anggaran ditanggung masing-masing kabupaten, tahun ini pembiayaan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Baca juga :  Putri Koster Saksikan Talenta Muda Bersinar di FSBJ VIII 2026, Dorong Ruang Kreativitas Generasi Seni Bali

“Konsep tahun ini berbeda. Provinsi menyiapkan anggaran serta sarana dan prasarana, sementara kabupaten menyediakan lokasi yang layak, menghadirkan ASN dan masyarakat, serta mengundang petani dan produsen untuk berjualan,” ujar Putri Koster.

Baca juga :  Endek Tiruan Ancam Para Perajin Bali

Ia menekankan seluruh fasilitas dalam pasar rakyat disediakan secara gratis, sehingga tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun. Putri Koster juga mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan transparan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.

“Tidak boleh ada oknum yang memungut biaya, karena semua sudah difasilitasi pemerintah. Ini harus menjadi kegiatan yang bersih dan benar-benar membantu masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah kabupaten untuk melibatkan petani secara langsung dalam kegiatan pasar rakyat. Hal ini dinilai penting agar harga yang diterima konsumen lebih terjangkau tanpa melalui perantara atau tengkulak.

Baca juga :  Putri Koster Hadiri Puncak HKG PKK Ke-54, Perkuat Sinergi Wujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045

Menurutnya, pasar rakyat tidak hanya bertujuan memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan antara masyarakat, ASN, dan pengurus TP PKK. Dengan demikian, perputaran ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih merata di seluruh wilayah Bali.