DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA- Tradisi mudik jelang Hari Raya Idul Fitri selalu memicu pergerakan manusia dalam jumlah raksasa. Tahun ini saja, diperkirakan sekitar 144 juta perjalanan terjadi selama musim mudik Lebaran.

Pemerintah dan sejumlah perusahaan mencoba membantu lewat program mudik gratis. Meski kapasitasnya kecil dibanding jumlah pemudik nasional, program ini tetap dianggap penting karena menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Hengki Purwoto, menilai program tersebut memang hanya setetes dari lautan pemudik.

“Kalau dibanding total pergerakan mudik nasional, proporsinya memang sangat kecil,” ujar Hengki di FEB UGM, Senin (9/3).

Hanya 0,01 Persen Pemudik

Hengki menjelaskan, sebagian besar arus mudik terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari total pergerakan nasional, sekitar 70–80 juta perjalanan terjadi di wilayah ini.

Sementara itu, kapasitas program mudik gratis dari kawasan Jabodetabek menuju Jawa dan Sumatera hanya sekitar 15 ribu orang.

Baca juga :  Kapolda Bali Lepas Pemudik Gratis di Terminal Ubung

Artinya, kontribusinya hanya sekitar 0,01 persen dari total pemudik nasional.

“Jadi secara angka memang kecil sekali,” katanya.

Namun angka kecil itu bukan berarti tak penting.

Menekan Risiko Kecelakaan

Menurut Hengki, mayoritas peserta mudik gratis berasal dari kelompok berdaya beli rendah seperti buruh pabrik dan pelaku UMKM.

Kelompok ini biasanya memilih sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh, yang justru memiliki risiko kecelakaan tinggi.

Program mudik gratis menawarkan alternatif lebih aman dengan moda transportasi bus. Bahkan beberapa program juga menyediakan truk khusus untuk mengangkut sepeda motor pemudik.

“Program ini penting karena jalur mudik dari Jabodetabek ke Jawa punya risiko kecelakaan cukup tinggi,” jelasnya.

Efisien atau Sekadar Simbolik?

Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah program mudik gratis ini benar-benar efisien?

Baca juga :  Awas Kantuk Saat Mudik! Pakar Gizi IPB Ungkap Makanan yang Bisa Bikin Pengemudi Tertidur di Jalan

Menurut Hengki, jawabannya bisa dilihat dari perbandingan manfaat sosial dan biaya sosial.

Program ini mampu mengurangi berbagai eksternalitas negatif seperti:

  • kecelakaan lalu lintas
  • kemacetan parah
  • tekanan berlebih pada infrastruktur jalan dan jembatan

Jika penurunan kecelakaan dan kerusakan infrastruktur bisa dihitung secara ekonomi, manfaatnya berpotensi jauh lebih besar dibanding biaya program.

“Biaya penyelenggaraan mudik gratis sekitar Rp2 miliar. Kalau manfaat sosialnya lebih besar dari itu, maka program ini bisa dibilang efisien,” ujarnya.

Intervensi yang Lebih Adil

Hengki menilai program mudik gratis merupakan bentuk intervensi pemerintah yang relatif tepat.

Daripada memaksa operator transportasi menurunkan tarif secara ekstrem, pemerintah lebih baik membantu kelompok rentan melalui program subsidi perjalanan.

“Pemerintah tetap menjaga keberlanjutan usaha transportasi, tapi kelompok rentan juga terlindungi,” katanya.

Baca juga :  Cegah Penumpukan Kendaraan, Kakorlantas Ajak Warga Mudik Lebih Awal

PR Besar Sistem Transportasi

Meski begitu, Hengki mengingatkan bahwa persoalan mudik tidak bisa diselesaikan dengan program tahunan saja.

Ia menyarankan pemerintah mulai memandang mudik sebagai bagian dari manajemen transportasi regional jangka panjang.

Dalam jangka pendek, pemerintah bisa:

  • mengatur periode libur agar tidak terlalu pendek
  • melakukan intervensi tarif tertentu

Dalam jangka menengah, perlu penguatan sistem transportasi antar moda, termasuk integrated ticketing.

Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah harus memperkuat kapasitas armada transportasi, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan ekosistem industri transportasi yang sehat.

“Transportasi umum harus menjadi andalan. Perencanaan layanan harus meningkatkan kualitas dan kuantitas secara bersamaan,” tegasnya.

Kalau tidak, setiap tahun pemerintah akan menghadapi masalah yang sama: ledakan mudik, kemacetan panjang, dan beban fiskal yang terus berulang.