Jelang Nyepi dan Lebaran, Pasokan Gas LPG 3 Kilogram Terpantau Aman di Bali
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan memastikan pasokan gas bersubsidi di Pulau Dewata menjelang Hari Raya Nyepi dan Lebaran terpantau aman.
Ia mengatakan kuota pasokan gas LPG 3 kilogram untuk Bali didasari atas data rumah tangga sasaran yang kini menggunakan sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan kuota yang diajukan tersebut, kebutuhan rumah tangga sasaran telah terakomodasi, termasuk untuk pelaku UMKM.

Adapun berdasarkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2026 mencatat total kuota LPG 3 kilogram untuk Provinsi Bali mencapai 227.934 metrik ton (MT).
Rinciannya, Kota Denpasar memperoleh alokasi terbesar yakni 50.714 MT. Disusul Kabupaten Buleleng 29.020 MT, Kabupaten Gianyar 26.046 MT, Kabupaten Tabanan 24.935 MT, dan Kabupaten Badung 24.498 MT.
Sementara itu, Kabupaten Karangasem mendapat kuota 21.518 MT, Kabupaten Bangli 20.100 MT, Kabupaten Jembrana 17.490 MT, serta Kabupaten Klungkung 13.613 MT.
“Secara kuota sebenarnya, dengan apa yang sudah kita sampaikan melalui sekarang DTSEN, terakomodir sebenarnya. Termasuk dengan UMKM. Hanya kan,” katanya, Selasa (03/03/2026).
Meski sudah terpenuhi, ia mengakui, dinamika barang bersubsidi memang rawan penyimpangan. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang hari raya, pihaknya telah bersurat ke Kementerian ESDM serta Pertamina Patra Niaga guna memastikan suplai tambahan di akhir tahun, awal tahun, dan momentum hari besar keagamaan.
“Bahwa di awal tahun, sebenarnya dari akhir tahun, awal tahun dan di hari-hari raya, suplenya itu amat. Pertama, yang jadi pencermatan kan sebenarnya distribusinya tepat sasaran nggak gitu,” paparnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata jumlah pasokan, melainkan distribusi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Jika penyaluran melenceng, berapapun tambahan kuota yang digelontorkan akan tetap terasa kurang.
“Nah kalau distribusinya tidak tepat sasaran, digelontorkan berapapun ya namanya tidak tepat sasaran kan gitu. Pasti akan kurang,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah mengendalikan harga hingga tingkat pangkalan, dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp 18 ribu per tabung.
Namun begitu LPG keluar dari pangkalan dan masuk ke pengecer, pengawasan menjadi lebih sulit. “HET jelas 18 ribu. Nah begitu ke pengecar kan susah kita akan kendalikan. Sehingga ini yang perlu peran bersama gitu,” ungkapnya.
Reporter: Agus Pebriana

Tinggalkan Balasan