DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA-Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) resmi mempublikasikan Blueprint Desain Kelembagaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan target ambisius: kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026.

Salah satu strategi kunci yang ditekankan adalah pengalihan pendekatan dari bantuan sosial (bansos) menuju pemberdayaan sosial. Pemerintah menilai, bansos yang diberikan terus-menerus tanpa strategi pemberdayaan justru berpotensi melanggengkan kemiskinan struktural.

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Nurhadi, menyebut penerbitan blueprint ini sebagai sinyal bahwa Inpres tersebut mulai dijalankan lintas kementerian dan lembaga. Namun, ia mengingatkan bahwa dokumen perencanaan saja tidak cukup.

“Menerbitkan cetak biru saja tak cukup. Dibutuhkan komitmen politik dan administratif agar benar-benar berjalan,” ujarnya, Minggu (1/3).

Baca juga :  Pemerintah Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2024

Dari Bansos ke Outcome

Nurhadi mengapresiasi adanya pergeseran paradigma dari pendekatan administrative delivery menuju outcome based orchestration. Jika sebelumnya keberhasilan diukur dari jumlah bansos tersalurkan dan serapan anggaran, kini orientasinya bergeser pada dampak nyata: berapa keluarga benar-benar keluar dari kemiskinan dan tidak kembali jatuh.

Menurutnya, orkestrasi berarti kerja sama lintas sektor dalam satu kerangka terpadu dengan intervensi yang saling melengkapi serta monitoring berbasis dampak.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menyepakati indikator outcome lintas sektor. Tanpa kesepakatan ukuran graduasi yang seragam, setiap lembaga bisa memiliki standar berbeda sehingga tujuan bersama sulit tercapai. Apalagi kemiskinan yang dihadapi bersifat multidimensi.

Baca juga :  Badung Percepat Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Reformasi Perencanaan dan Integrasi Data

Nurhadi menekankan bahwa orkestrasi tak bisa berjalan tanpa reformasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil. Integrasi data menjadi isu krusial agar pelacakan keluarga miskin bisa dilakukan secara dinamis dan tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif. Tantangannya adalah memastikan kebijakan, anggaran, data, dan sistem monitoring benar-benar diarahkan pada graduasi berkelanjutan, bukan sekadar pelaporan administratif.

Belajar dari Bangladesh

Nurhadi mencontohkan pendekatan graduasi yang dikembangkan oleh BRAC di Bangladesh. Model tersebut menerapkan lima pilar terintegrasi mulai dari penargetan, pelatihan dan pendampingan, pemberian aset usaha, hingga fase graduasi. Pendekatan ini dilakukan melalui asesmen rutin sehingga intervensi bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga.

Baca juga :  Dirjen PFM Harapkan Keakuratan Data untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

Ia menegaskan bahwa pemberdayaan harus dilakukan melalui targeting berbasis data tunggal dan intervensi komprehensif. Bantuan tidak boleh menciptakan mentalitas ketergantungan.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa jika tidak dibantu itu tidak wajar. Mentalitas seperti itu perlu diubah,” ujarnya.

Hindari Over-Sentralisasi

Nurhadi juga mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan tidak terlalu tersentralisasi meskipun tanggung jawab kini langsung di bawah Presiden. Sentralisasi berlebihan dikhawatirkan membuat birokrasi gemuk dan menghambat inovasi lokal yang selama ini berjalan efektif.

Ia menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor, termasuk perusahaan melalui CSR serta partisipasi masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sumber daya di luar pemerintah sangat besar untuk mendorong percepatan,” pungkasnya.