DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA-Pemerintah mengklaim pemulihan pembelajaran pascabencana di Sumatra terus digenjot. Namun, data terbaru menunjukkan, dari total komitmen anggaran Rp1,254 triliun untuk 1.741 sekolah, dana yang sudah benar-benar cair baru Rp411,4 miliar. Artinya, belum separuh.

Data tersebut dihimpun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 27 Februari 2026.

1.741 Sekolah Sudah PKS, Tapi Pencairan Belum Ngebut

Sebanyak 1.741 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran pascabencana di Sumatra. Total nilai komitmennya mencapai Rp1,254 triliun.

Namun, dana yang sudah mengalir baru Rp411,4 miliar.

Baca juga :  8,6 Juta Murid Ikuti Gladi Bersih TKA 2026, Digelar 9–17 Maret

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah.

“Setiap anak berhak kembali belajar dalam kondisi aman dan nyaman. Karena itu, percepatan pencairan anggaran dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan menjadi langkah konkret agar ruang-ruang belajar yang terdampak bencana dapat segera dipulihkan dan pembelajaran berjalan kembali,” ujar Gogot melalui siaran pers Kemendikdasmen, Minggu (1/3/2026).

Pernyataan itu terdengar tegas. Tapi di lapangan, prosesnya belum sepenuhnya mulus.

Pencairan Sempat Tertunda, Alasan Adendum Mebelair

Proses pencairan dana pekan ini sempat tertahan. Penyebabnya? Adendum PKS untuk menyesuaikan penambahan mebelair dalam menu revitalisasi.

Rencananya, pekan depan PKS akan bertambah 248 sekolah lagi. Pencairan juga diklaim terus berjalan untuk sekolah yang sudah menyelesaikan PKS.

Baca juga :  8,6 Juta Murid Ikuti Gladi Bersih TKA 2026, Digelar 9–17 Maret

Pertanyaannya: di tengah kondisi darurat, apakah revisi administrasi harus sampai memperlambat ritme pemulihan?

Banpem Rp21,6 M Dibuka Blokir

Kemendikdasmen melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) juga membuka blokir anggaran bantuan pemerintah (Banpem) sebesar Rp21,6 miliar.

Proses buka blokir ditargetkan rampung minggu depan agar dana bisa segera disalurkan untuk mendukung kebutuhan pembelajaran di masa transisi darurat menuju fase pemulihan.

Langkah ini patut diapresiasi. Namun tetap saja, publik menunggu percepatan yang benar-benar terasa di ruang kelas, bukan sekadar di atas kertas.

Bantuan Guru: Rp220 M untuk 36 Ribu Orang

Untuk bantuan guru, dana sebesar Rp220 miliar telah disalurkan kepada sekitar 36 ribu guru terdampak. Sementara itu, 23 ribu guru lainnya masih dalam proses verifikasi.

Baca juga :  8,6 Juta Murid Ikuti Gladi Bersih TKA 2026, Digelar 9–17 Maret

Jika ditotal, lebih dari 59 ribu guru terdampak membutuhkan kepastian bantuan. Di tengah situasi pascabencana, kecepatan verifikasi menjadi krusial. Jangan sampai guru yang menjadi tulang punggung pembelajaran justru terkatung-katung menunggu administrasi.

Transparansi Data Dibuka ke Publik

Masyarakat dapat memantau perkembangan sekolah terdampak banjir dan longsor susulan melalui laman resmi Kemendikdasmen di:
https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/bencan

Transparansi ini penting agar publik bisa ikut mengawasi sekaligus memastikan komitmen pemulihan berjalan sesuai janji.