DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak rencana impor mobil niaga jenis pikap 4×4 dari India dibatalkan. Kendaraan tersebut rencananya diperuntukkan bagi 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Rinciannya, sebanyak 35 ribu unit akan dibeli dari Mahindra & Mahindra, sementara 35 ribu unit lainnya dari Tata Motors. Total 70 ribu unit tahap awal ini disebut menjadi bagian dari pengadaan besar kendaraan operasional desa.

Menurut Said, langkah PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor pikap 4×4 dengan dana APBN itu bertentangan dengan semangat penguatan industri nasional dan ekonomi desa yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Arsitektur ekonomi pemerintah jelas ingin menggerakkan produksi dari desa. Kalau pengadaan sebesar ini justru lari ke luar negeri, di mana keberpihakan pada industri nasional?” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Dinilai Bertolak Belakang dengan Hilirisasi

Said menilai pengadaan 105 ribu pikap 4×4 hampir setara produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun. Jika pesanan tersebut diberikan kepada produsen dalam negeri, dampaknya dinilai bisa signifikan terhadap industri otomotif domestik, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga efek berganda pada rantai pasok.

Ia mengingatkan sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih lambat dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, sektor ini menjadi kunci hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan lebih dari satu juta sarjana menganggur, industri otomotif seharusnya menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.

Potensi Kerugian Ekonomi

Mengutip kajian lembaga riset Celios, Said menyebut impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menekan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, mengurangi surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, serta memangkas pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun. Penerimaan pajak bersih pun diperkirakan turun Rp240 miliar.

Selain itu, ia menyoroti bahwa efisiensi tidak boleh hanya dihitung dari harga beli awal. Layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, hingga jaringan bengkel di dalam negeri harus menjadi pertimbangan matang.

“Efisiensi bukan hanya soal harga awal, tetapi manfaat ekonomi jangka panjang bagi industri nasional,” ujarnya.

Minta Dibatalkan, Bukan Sekadar Dikaji

Menurut Said, penggunaan APBN yang bersifat multiyears seharusnya memberikan nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Karena itu, ia meminta rencana impor pikap 4×4 dari India tersebut tidak hanya dikaji ulang, tetapi dibatalkan.

“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi nasional. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.