Bantuan Banjir Sumut Terancam Salah Sasaran, DPR Soroti Data BPS Tak Sinkron

DIKSIMERDEKA, MEDAN-Banjir sudah bikin porak-poranda, jangan sampai data ikut bikin kacau. Sinkronisasi data dampak banjir di Sumatera Utara jadi sorotan tajam Komisi X DPR RI. Pasalnya, data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan dinas daerah disebut belum seirama.

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menegaskan pencocokan data mutlak dilakukan. Kalau tidak, penyaluran bantuan bisa meleset jauh dari sasaran.

“Kami ingin tahu data BPS dengan data kepala dinas itu sama atau tidak. Sinkron atau tidak. Karena Presiden sudah menetapkan satu data bencana dari BPS,” tegas Sofyan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/2/2026).

Data Beda, Bantuan Bisa Nyasar

Sofyan tak menutup mata. Ia mengungkapkan adanya perbedaan antara data resmi BPS dan paparan yang disampaikan di daerah. Kalau ini dibiarkan, risikonya serius: bantuan bisa salah alamat.

“Yang disampaikan di daerah tidak sinkron dengan data yang kami terima dari BPS. Kalau koordinasinya salah, bantuannya juga bisa salah. Tidak tepat sasaran,” sentil anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Menurutnya, kesalahan data bukan cuma soal administrasi. Dampaknya bisa pemborosan anggaran hingga temuan serius dalam pemeriksaan. Kalau jumlah korban dibesar-besarkan sementara kondisi riil lebih kecil, negara bisa rugi.

“Kalau jumlahnya lebih banyak, tapi ternyata yang terdampak lebih sedikit, itu mubazir. Bisa jadi temuan. Karena itu pertemuan hari ini penting untuk mencocokkan data,” ujarnya.

Infrastruktur Mandek, Trauma Terlupakan

Tak hanya data, Sofyan juga mengkritik lambannya pemulihan pascabencana. Ia menilai penanganan masih didominasi bantuan logistik. Sementara pemulihan infrastruktur dan aspek nonfisik belum tergarap serius.

“Kita belum melihat pemulihan infrastruktur berjalan baik. Yang ada baru bantuan logistik. Padahal pemulihan menyeluruh, termasuk nonfisik, itu penting,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Yang lebih memprihatinkan, aspek trauma psikologis korban nyaris luput dari perhatian. Padahal siswa, guru, hingga orang tua ikut terdampak secara mental.

“Soal trauma psikologis ini kurang diperhatikan. Kita perlu data berapa yang terdampak, lalu solusi konkret—pengiriman tenaga ahli untuk memulihkan kondisi jiwa korban, baik siswa, guru, maupun orang tua,” tegasnya.

DPR Siapkan Panja Khusus

Sebagai tindak lanjut, Komisi X DPR RI berencana membentuk panitia kerja (panja) khusus. Tugasnya jelas: mengawasi penanganan banjir di Sumatera Utara, memverifikasi data, dan turun langsung ke lapangan.

“Pengawasan itu bukan cuma angka. Kami rencanakan pembentukan panja untuk mengawasi penanganan banjir ini, memverifikasi data, dan melakukan kunjungan ke lokasi,” pungkas Sofyan.

Pesannya gamblang: bencana jangan ditambah masalah baru. Data harus satu suara, bantuan harus tepat sasaran, dan pemulihan tak boleh setengah hati.