Menkeu Purbaya: 90 Persen Ekonomi RI Ditopang Domestik, Jangan Takut Krisis Global
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia tidak akan goyah hanya karena tekanan global. Ia menegaskan, sekitar 90 persen perekonomian nasional ditopang oleh permintaan domestik, sedangkan hanya 10 persen yang bergantung pada pasar global.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat orasi ilmiah di Universitas Indonesia (UI), Sabtu (14/2). Ia menilai, kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi global justru membuat masyarakat terjebak dalam narasi pesimistis.
“Jadi kalau yang 10 persen amburadul, saya hidupkan yang 90 persen. Kita harusnya masih nggak apa-apa. Intinya adalah, Anda jangan takut, nasib kita di tangan kita sendiri,” tegasnya.
Fase Ekspansi Hingga 2033
Purbaya menjelaskan bahwa ekonomi bergerak dalam siklus atau business cycle—naik dan turun secara periodik. Indonesia, kata dia, sempat berada di fase resesi pada 2020. Namun sejak 2023, ekonomi kembali memasuki fase ekspansi.
“Resesi kita terakhir tahun 2020, 2023 kita memasuki fase ekspansi lagi, dan kalau kita pintar, kita bisa ekspansi itu sampai 2033 sebelum ekonominya melambat lagi,” terang Purbaya.
Menurutnya, jika momentum ini dikelola dengan tepat, Indonesia berpeluang menjaga pertumbuhan hingga satu dekade ke depan sebelum memasuki perlambatan berikutnya.
Target Tumbuh 6,7–7 Persen
Menkeu memperkirakan ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh minimal 6,7 persen menuju 7 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, Indonesia diyakini mampu menyerap tenaga kerja baru yang terus bertambah setiap tahun.
Ia juga membandingkan pengalaman negara-negara seperti Korea, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan China. Menurutnya, untuk menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi harus tinggi dan konsisten dalam jangka panjang.
“Kalau saya lihat Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, Jerman, China. Untuk menjadi negara maju, Anda harus tumbuh double digit dalam lebih dari 10 tahun,” tandasnya.
Pesan utamanya jelas: fondasi ekonomi domestik kuat. Tantangan global ada, tetapi kendali tetap berada di tangan Indonesia sendiri.

Tinggalkan Balasan