DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA-Skema reaktivasi otomatis peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang baru dinonaktifkan menuai sorotan tajam. Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam mengaktifkan kembali kepesertaan, terutama bagi warga miskin di desil 1 hingga desil 4.

Menurutnya, kebijakan jangan hanya memprioritaskan pasien dengan penyakit katastropik. Sebab di lapangan, banyak warga miskin ekstrem yang penyakitnya tidak tergolong berat, tetapi tetap membutuhkan jaminan kesehatan saat sakit.

Baca juga :  Kemensos Salurkan 2.010 Ton Beras untuk Pekerja Informal Terdampak PPKM Darurat

“Faktanya memang mereka miskin, meskipun mungkin sakitnya tidak katastropik. Jadi ini catatan penting, jangan sampai penonaktifan itu mengenai warga yang masih dalam desil 1 sampai desil 4,” ujar Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan pihak terkait di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Baca juga :  Kuorum Tipis Tapi Jalan Terus, DPR Gelar Paripurna Bahas Baznas hingga BPJS

Politisi Fraksi PKS itu menilai kelompok miskin non-katastropik sangat rentan bila kepesertaannya mendadak nonaktif. Ia mengingatkan, jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tertolak di rumah sakit karena persoalan administrasi.

Karena itu, Ru’yat mendorong pertemuan lintas komisi yang melibatkan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menyelesaikan polemik validitas data kemiskinan.

Baca juga :  Staf Ahli Kemensos Ditetapkan Tersangka Korupsi Bansos

“Kami menunggu jadwal pertemuan dengan Kemensos dan BPS agar data akurat. Kita harus pastikan skema penanganan ini berpihak pada warga yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya.

Pesan DPR jelas: reaktivasi otomatis bukan sekadar prosedur teknis, melainkan jaring pengaman terakhir bagi warga miskin agar tetap bisa berobat tanpa rasa cemas.