DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Negara akhirnya sadar. Setelah jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membuka opsi reaktivasi otomatis bagi 100 ribu peserta BPJS Kesehatan nonaktif yang mengidap penyakit kronis dan katastropik. Langkah ini diambil agar pasien penyakit berat tidak terkatung-katung tanpa layanan medis.

Kebijakan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Sasaran reaktivasi otomatis ini jelas: penderita jantung, kanker, stroke, hingga gagal ginjal—penyakit yang tak bisa menunggu urusan administrasi negara.

“Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk reaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI non-aktif yang menderita sakit kronis dan katastropik,” kata Gus Ipul.

Data Kemensos menunjukkan, sepanjang 2025 sekitar 13,5 juta peserta PBI JK dinonaktifkan. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 87 ribu peserta yang mengajukan reaktivasi. Selebihnya, ada yang beralih ke segmen mandiri atau ditanggung pemerintah daerah.

“Kemudian ada juga yang berpindah ke segmen mandiri, dari 13 juta yang kita nonaktifkan itu berpindah ke segmen mandiri. Jadi artinya ini sebenarnya penonaktifan yang pas, yang tepat ini, sehingga mereka mampu secara mandiri,” ujarnya.

Menurut Sekjen PBNU itu, penonaktifan bukan berarti pemangkasan kuota bantuan, melainkan realokasi agar subsidi tepat sasaran. Mereka yang dianggap mampu dicoret, lalu dialihkan kepada warga miskin ekstrem.

“Jadi ini adalah kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kita miliki,” tegasnya.

Tak hanya itu, Gus Ipul juga mengusulkan agar desa dan kelurahan dijadikan titik reaktivasi PBI, karena selama ini warga harus jauh-jauh ke Dinas Sosial.

“Selama ini kita reaktivasinya itu hanya berada di Dinsos, ada protes terlalu jauh dan lain sebagainya,” katanya.

Kemensos, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan pun akan berkolaborasi mempercepat proses reaktivasi. Bahkan, reaktivasi otomatis disiapkan bagi 106 ribu penderita penyakit katastropik agar layanan kesehatan tidak terhenti.

“Reaktivasi otomatis kepada 106.000 penderita penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius, mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang dinonaktifkan, agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul,” tutur Gus Ipul.

, Gus Ipul kembali menekankan peran pemerintah daerah untuk aktif memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab, data yang amburadul berujung pada satu hal: orang miskin antre, yang mampu malah nyaman ditanggung negara