DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Banjir konten sintetis berbasis kecerdasan artifisial (AI) mulai bikin batas antara fakta dan rekayasa makin kabur. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan, tanpa jurnalisme yang disiplin dan berintegritas, publik bisa tersesat di tengah lautan informasi palsu yang tampak nyata.

Nezar menegaskan, perkembangan AI telah mengubah lanskap industri media sekaligus cara masyarakat mengonsumsi informasi. Foto, video, hingga teks hasil rekayasa kini beredar bebas di platform digital dan media sosial. Celakanya, konten semacam itu makin sulit dibedakan dari peristiwa sungguhan.

Konten sintetis hari ini sangat mirip dengan aslinya. Bahkan orang yang terlatih pun bisa keliru. Di situ publik membutuhkan jurnalisme yang bekerja dengan disiplin verifikasi,” ujar Nezar dalam Forum Kolaborasi Dewan Pers dan Google News Initiative di Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Serang, Banten, Minggu (08/02/2026).

Baca juga :  Dukung DP Lakukan Pendataan, SMSI Bali: Tapi Jangan ‘Membunuh’ Media Online Rintisan

Menurut Nezar, problem utama era digital bukan lagi kekurangan informasi, melainkan krisis kepercayaan. Algoritma dan sistem personalisasi membuat publik hanya melihat potongan realitas sesuai selera masing-masing, bukan gambaran utuh sebuah peristiwa.

Informasi hari ini melimpah. Yang justru langka adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga oleh jurnalisme yang berintegritas,” tegasnya.

Baca juga :  Polri Pastikan Beredarnya Video Rusuh Demo Hari Ini Hoaks

Ia menekankan, AI sejatinya tidak memiliki insting verifikasi. Teknologi hanya bekerja jika diperintah. Tanpa kendali manusia, AI tidak mampu membedakan mana informasi otentik dan mana sekadar simulasi.

AI tidak akan melakukan verifikasi kalau tidak diminta. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme profesional dengan konten otomatis,” katanya.

Karena itu, Nezar menegaskan pemanfaatan AI di industri media harus ditempatkan sebagai alat bantu produksi, bukan pengambil keputusan editorial. Manusia tetap harus menjadi penentu kebenaran, konteks, dan dampak informasi bagi publik.

Baca juga :  Dewan Pers Gelar UKW di Bali Diikuti 113 Peserta

Jurnalisme adalah layanan publik. Di tengah dominasi algoritma dan AI, keberpihakan pada kebenaran dan hak warga tidak boleh hilang,” tandasnya.

Dalam ranah kebijakan, pemerintah, kata Nezar, mendorong pembangunan ekosistem media yang sehat. Ekosistem ini melibatkan jurnalis, perusahaan media, hingga platform digital agar jurnalisme berkualitas bisa bertahan secara ekonomi dan tetap melayani kepentingan warga.

Nezar juga menyinggung contoh media global seperti The New York Times yang mampu bertahan di tengah disrupsi teknologi dengan menjaga kualitas jurnalistik. Fakta ini menunjukkan publik bersedia membayar bukan sekadar untuk berita, melainkan untuk kredibilitas.