DIKSIMERDEKA.COM, BANGKOK-Pemilih Thailand menuju tempat pemungutan suara dalam pemilu yang mempertemukan tiga kekuatan politik besar. Pertarungan utama terjadi antara partai pro-demokrasi generasi muda melawan rival yang mengusung nasionalisme dan populisme.

Tempat pemungutan suara dibuka Minggu 8 Februari 2026,. Partai People’s Party memimpin jajak pendapat berkat dukungan kuat pemilih muda. Namun partai ini diperkirakan sulit meraih mayoritas mutlak dan kemungkinan harus berjuang keras membangun koalisi pemerintah.

Partai perubahan vs sistem lama

People’s Party dipimpin Natthaphong Ruengpanyawut, mantan insinyur software berusia 38 tahun. Partai ini menjanjikan perubahan struktural sistem politik dan ekonomi Thailand.

Namun bayang-bayang konflik politik lama masih kuat. Partai pendahulunya, Move Forward, pernah menang pemilu 2023 tapi gagal berkuasa karena ditolak elite militer-royalis dan akhirnya dibubarkan mahkamah konstitusi.

Di Bangkok, banyak pemilih berharap perubahan, tapi tetap cemas hasil suara mereka tidak akan tercermin di pemerintahan.

Seorang pemilih, Konwikhan Pongpaiboon, mengatakan Thailand selama ini seperti terjebak siklus politik tanpa perubahan nyata. Ia memilih dengan harapan masa depan anak-anaknya lebih baik dan ingin melihat perubahan nyata di negaranya, termasuk mengakhiri korupsi yang dinilai menghambat ekonomi Thailand.

Tiga kuda pacu: pro demokrasi, nasionalis, populis

People’s Party menghadapi dua kekuatan besar:

  • Perdana Menteri petahana Anutin Charnvirakul dari Partai Bhumjaithai, tokoh royalistis yang mengangkat isu nasionalisme dan konflik perbatasan dengan Kamboja.
  • Partai Pheu Thai, partai populis terkait mantan pemimpin Thaksin Shinawatra.

Seorang pemilih senior di Buriram menilai Thailand membutuhkan pemimpin kuat untuk melindungi kedaulatan negara, apalagi konflik perbatasan membuat warga mulai khawatir soal ancaman perang.

Ekonomi lesu dan politik tak stabil

Pemilu ini berlangsung saat ekonomi Thailand melambat akibat instabilitas politik. Dalam tiga tahun terakhir, Thailand sudah mengalami pergantian tiga perdana menteri setelah dua di antaranya jatuh karena putusan pengadilan.

Thailand juga punya sejarah panjang kudeta militer, demonstrasi jalanan, serta intervensi lembaga negara dalam politik, termasuk pembubaran partai populer.

Isu sensitif monarki masih jadi garis merah

Move Forward sebelumnya dibubarkan karena ingin mereformasi hukum lese majeste, yang bisa menghukum kritik terhadap monarki hingga 15 tahun penjara.

Kini People’s Party terpaksa menghapus agenda itu, tetapi tetap menjanjikan reformasi besar lain, termasuk memperkuat kontrol sipil atas militer, melawan monopoli bisnis besar, menulis konstitusi baru, serta perang terhadap korupsi.

Ruengpanyawut menegaskan jika menang, pemerintahannya akan menguntungkan seluruh rakyat, bukan hanya elite.

Trauma pemilu lama masih membekas

Seorang akuntan muda di Bangkok mengaku antusias memilih, tapi juga khawatir sejarah terulang—ketika partai pemenang suara justru gagal berkuasa.

Ia berharap kali ini Thailand benar-benar mendapatkan pemerintahan sesuai pilihan rakyat.

Referendum konstitusi ikut dipertaruhkan

Pemilu ini juga disertai referendum apakah Thailand perlu menulis ulang konstitusi 2017, warisan era militer.

Kelompok pro-demokrasi menilai konstitusi baru penting untuk mengurangi pengaruh lembaga non-terpilih seperti militer dan peradilan dalam politik.

Taruhan masa depan demokrasi Thailand

Pemilu ini bukan sekadar soal siapa menang. Ini juga soal arah masa depan demokrasi Thailand: tetap dikendalikan elite lama, atau benar-benar berubah mengikuti suara generasi baru.