DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA-Banjir Jakarta tidak pernah benar-benar pergi. Ia cuma pindah lokasi, ganti kedalaman, lalu datang lagi setiap musim hujan. Yang berubah bukan banjirnya, melainkan daftar korban, kendaraan mogok, rumah terendam, dan aktivitas warga yang kembali lumpuh.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membedah persoalan ini lewat kegiatan Media Lounge Discussion (MELODI) bertema “Mengurai Banjir Jakarta Berbasis Riset”, Rabu (4/2). BRIN menegaskan: Jakarta dan sekitarnya kebanjiran bukan karena hujan semata, melainkan karena kombinasi banyak faktor yang saling menguatkan.

Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santoso, menyebut banjir di ibu kota bersifat kompleks, tidak bisa ditangani dengan cara tambal sulam, apalagi sekadar mengandalkan pengerukan sesaat.

“Jika kita melihat data riset terkini, ada tiga pemicu utama yang saling berkaitan. Pertama, Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dengan laju yang bervariasi, antara 1 hingga 15 sentimeter per tahun. Kedua, curah hujan ekstrem dengan intensitas melampaui kapasitas sistem drainase. Ketiga, kondisi fisik infrastruktur drainase dan sungai yang tidak berfungsi maksimal karena tersumbat sampah dan pendangkalan. Kondisi ini secara drastis menurunkan kapasitas alir saluran atau sungai,” jelas Budi.

Pernyataan itu menohok: Jakarta bukan sekadar kebanjiran, tetapi sedang “turun” secara fisik. Ketika tanah terus ambles hingga 15 cm per tahun, maka masalahnya berubah dari biasa menjadi darurat. Sebab, kota yang turun akan semakin sulit mengalirkan air. Dan ketika air tak bisa pergi, ia pasti mencari tempat tinggal—yakni rumah warga.

Budi menambahkan, sungai dan kanal di Jakarta menghadapi tekanan berat akibat persoalan multidimensi. Sampah dan sedimen hasil erosi dari hulu menumpuk terus, sehingga kapasitas saluran menurun drastis. Di hilir, material sedimentasi mempersempit penampang sungai. Akibatnya, debit yang seharusnya masih aman pun bisa meluap.

Karena itu, BRIN mendorong strategi terpadu. Budi membaginya menjadi agenda jangka pendek dan jangka panjang. Namun untuk jangka pendek, ia menegaskan beberapa prioritas bersifat mendesak.

“Untuk jangka pendek, terdapat beberapa prioritas yang mendesak. Pertama, penerapan sistem polder di seluruh wilayah dengan tingkat bahaya banjir tinggi. Kedua, optimalisasi sistem peringatan dini terintegrasi yang diolah dan dianalisis menggunakan metode terkini termasuk penggunaan algoritma artificial intellegence. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang dapat menahan debit banjir di wilayah hulu,” ungkapnya.

BRIN bahkan menyinggung riset yang bisa langsung dipakai pemerintah daerah. Salah satunya penggunaan Synthetic Aperture Radar (SAR) versi 2D dan 3D yang dipadukan dengan analisis multi-track InSAR. Teknologi ini membantu memetakan fenomena penurunan tanah sekaligus peta potensi genangan dan banjir.

Selain itu, BRIN mendorong penerapan AI untuk prediksi kenaikan muka air di Bendungan Katulampa. Model berbasis satelit memberi peringatan dini lebih panjang dan lebih presisi, sehingga warga punya waktu menyelamatkan diri. Di titik ini, banjir Jakarta bukan lagi semata urusan pompa, tapi urusan data dan kecepatan sistem.

Namun Budi mengingatkan: secanggih apa pun teknologi, tetap butuh komitmen.

“Solusi yang ditawarkan memang tidak mudah untuk dilaksanakan tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yang dibutuhkan adalah komitmen politik lintas wilayah administrasi yang kuat, koordinasi antar-lembaga yang solid, dan partisipasi aktif masyarakat,” tandasnya.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Eddy Hermawan, menambahkan bahwa perubahan iklim memperparah risiko. Salah satu buktinya adalah meningkatnya kejadian ekstrem. Ia menyebut curah hujan ekstrem di Jakarta pada awal 2020 sebagai contoh nyata, dengan catatan curah hujan harian di Stasiun Halim Perdana Kusuma mencapai 377 mm.

“Sebenarnya tidaklah mudah memprediksi terjadinya curah hujan ekstrem yang menyebabkan Jakarta dan kawasan sekitarnya lumpuh total pada saat itu. Hal ini disebabkan selain minimnya pengetahuan kita tentang gelombang atmosfer yang terjadi saat itu, juga keterbatasan kita dalam mendapatkan data beresolusi tinggi,” jelas Eddy.

Eddy menekankan, prediksi membutuhkan data yang stabil. Namun data hujan dan parameter pendukung sering tidak stasioner sehingga perlu diproses agar bisa diolah.

“Sebelumnya kita menggunakan teknik konvensional (dikenal sebagai ARIMA), namun kini BRIN mencoba untuk menggunakan Mechine Learning, Deep Learning, AI, Big Data dan lainnya. Yang pernah dilakukan adalah bagaimana memprediksi anomali curah hujan menggunakan teknik Hybrid ARIMA-LSTM, selain didapat akurasi yang relatif lebih baik, juga jangkauan waktu prediksi yang relatif lebih jauh,” ungkap Eddy.

Eddy juga menekankan perlunya sistem peringatan dini yang berbasis data satelit, re-analisis, dan data in-situ BMKG yang kaya. Semua itu harus dirangkai menjadi peringatan dini yang tepat waktu, tepat sasaran, dan mampu bekerja di skala lokal.

Ia mengingatkan, hujan ekstrem biasanya dipicu awan raksasa seperti Cb atau SCCs dengan tinggi hingga 15–16 km. Di sini, data radar BMKG menjadi kunci penting. Artinya, butuh multi-parameter, multi-lapisan, dan multi-teknik agar prediksi memiliki presisi tinggi.

Soal akhir musim hujan 2026, Eddy menyebut belum ada yang tahu persis. Namun ia memperkirakan musim hujan akan berakhir pada akhir Februari atau awal Maret 2026, diduga karena pengontrol Monsun Asia dan IOD mulai bergerak menuju fase netral.

“BRIN berkomitmen untuk fokus ke riset dan inovasi bagaimana membuat satu system peringatan dini yang utuh, runut, terpadu, menyeluruh didasarkan kepada hasil analisis yang tajam dan mendalam agar kita punya saving time. Diskusi ilmiah seperti inilah yang kita perlukan, agar dampak hujan esktrem dapat diredam seminimal mungkin melalui diskusi ilmiah dengan berbagai pakar baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri,” pungkasnya.

Dengan paparan itu, publik mendapat gambaran yang lebih jujur: banjir Jakarta bukan musibah biasa. Ia adalah ujian tata kelola kota. Dan selama tanah terus turun, drainase terus mampet, sementara kebijakan tetap jalan di tempat, maka banjir bukan sekadar akan datang—melainkan akan menetap.