DIKSIJAKARTA.COM,JAKARTA — Ini baru namanya DPR ngomong blak-blakan. Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyentil keras kinerja birokrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Menurut dia, urusan perizinan di Minerba masih lamban, tidak adil, dan yang paling bahaya: bisa jadi “pupuk” yang menyuburkan tambang ilegal di daerah.

Kritik pedas itu dilontarkan Syafruddin dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM terkait rencana penyesuaian wilayah pertambangan tahun 2025, di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Syafruddin menegaskan semangat Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuka ruang pengelolaan tambang untuk rakyat harusnya disambut birokrasi yang sigap. Kalau rakyat sudah diberi peluang, tapi izinnya dipersulit, ya sama saja mimpi di siang bolong.

“Saya kira semangat Presiden memberikan ruang kepada rakyat untuk mengelola tambang ini adalah semangat yang sangat bijaksana. Agar sektor tambang tidak hanya dikuasai oligarki, tetapi rakyat juga bisa menikmati dan mengelola kawasan pertambangannya sendiri,” ujar Syafruddin.

Masalahnya, kata Syafruddin, keluhan di lapangan menumpuk. Ada warga atau pemohon izin yang sudah mengajukan permohonan, tapi jawabannya baru nongol setelah satu sampai dua minggu. Bahkan lebih dari itu. Rakyat nunggu, birokrasi santai.

“Kawan-kawan saya laporkan, mereka mengajukan permohonan itu satu sampai dua minggu baru ada jawaban. Ini menunjukkan respons yang lambat. Maka saya mohon kepada Pak Dirjen agar betul-betul mengawasi kinerja bawahannya, dari direktur sampai staf teknis,” tegas Legislator Fraksi PKB tersebut.

Syafruddin lalu mengingatkan: jangan ada perlakuan beda. Jangan ada yang dimanja, sementara yang lain dibiarkan megap-megap. Kalau birokrasi tebang pilih, yang rusak bukan cuma proses, tapi kepercayaan rakyat ke negara.

“Jangan sampai di satu sisi ada yang dielus, di sisi lain ada yang diinjak. Jangan ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Ini persoalan keadilan. Negara harus berlaku adil kepada seluruh rakyat,” katanya.

Ia menilai birokrasi yang lamban dan tidak adil membuat jalur legal seperti sengaja dibuat sempit. Akibatnya, tambang ilegal malah tumbuh liar. Karena ketika jalan resmi dipersulit, orang pasti cari jalan pintas. Ujung-ujungnya negara yang buntung.

“Kalau semua diperlakukan adil dan proses perizinan berjalan baik, tambang ilegal bisa diminimalisir. Negara juga akan mendapat keuntungan karena seluruh aktivitas pertambangan berjalan secara legal,” ujar Politisi asal dapil Kalimantan Timur.

Tak cuma itu. Syafruddin juga menyinggung fakta bahwa PNBP minerba menurun. Menurutnya, ini alarm keras. Dan justru saat seperti ini negara harus ngebut membenahi tata kelola, bukan malah membiarkan izin muter-muter tanpa kepastian.

“PNBP kita hari ini menurun. Ini justru momentum untuk membenahi tata kelola agar pendapatan negara bisa meningkat kembali dan keuangan negara menjadi lebih sehat,” pungkasnya.