DIKSIMERDEKA.COM, MEDAN — Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, dibuat terpana saat menginjakkan kaki di Mapolda Sumatera Utara. Bukan cuma karena kesibukan aparatnya, tapi terutama karena kualitas sarana dan prasarana (sarpras) yang menurutnya kelas atas dan bisa jadi “bahan ajar” reformasi kultural di tubuh Polri.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III ke Medan, Hinca menyebut tampilan fasilitas Polda Sumut rapi, cantik, modern, dan menunjukkan kesiapan institusi dalam memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat.

“Ini surprise nih. Yang disebut reformasi kultural itu ternyata di Sumatera Utara, khususnya di Polda, semua teman-teman sebut bahwa sarana dan prasarana Markas Besar Polda Sumut is the best. Cantik, bagus, tertata, dan siap betul,” ungkap Hinca usai meninjau fasilitas di Mapolda Sumut bersama Tim Kunjungan Komisi III, Medan, Sumatra Utara, Jumat (30/01/2026).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, reformasi kultural jangan cuma dimaknai sebatas perubahan perilaku aparat di lapangan. Menurutnya, pembenahan kultur juga butuh “wadah”—yakni lingkungan kerja yang memadai, tertata, dan mendukung kinerja kepolisian.

Hinca menilai sarpras yang mumpuni bukan sekadar pajangan, melainkan faktor pendongkrak aktivitas dan kualitas tugas-tugas kepolisian. Kalau kantornya tertib, fasilitasnya lengkap, mental kerja pun ikut terangkat.

Namun di tengah pujian untuk Polda Sumut, Hinca ikut menyentil persoalan lain yang mengemuka: ketimpangan dukungan anggaran antar mitra kerja Komisi III di daerah. Ia menyebut muncul aspirasi terkait keterbatasan sarana di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, yang jika dibandingkan dengan kepolisian, jelas tertinggal.

“(Persoalan ketimpangan) anggaran diangkat juga, tadi Kejati-nya cemburu lihat sarana-prasarana di Polda dan kami tadi berkomitmen untuk membantu pendanaan atau anggaran untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” tutur legislator yang kini juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

Tak main-main, sebagai anggota Banggar, Hinca memastikan dirinya akan ikut mengawal peningkatan alokasi anggaran untuk Kejaksaan. Apalagi, tantangan penuntutan ke depan disebut bakal makin kompleks seiring berlakunya KUHP dan KUHAP baru.

” Saya secara pribadi, karena kebetulan sejak tahun ini saya pindah ke Badan Anggaran, saya akan terus memperjuangkan dan membantu mewujudkan permohonan agar anggaran Kejati ditambah,” pungkasnya.