DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA – Pemerintah mulai mengetuk pintu dapur platform digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, urusan melindungi anak di ruang digital bukan lagi sekadar imbauan moral, tapi kewajiban teknologi.

Dalam audiensi dengan perwakilan YouTube di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (29/01/2026), Nezar secara gamblang meminta platform digital menerapkan sistem cerdas yang mampu mengenali usia pengguna. Tujuannya satu: anak-anak tidak jadi korban konten yang belum waktunya mereka konsumsi.

“Kita membutuhkan mesin cerdas untuk mengidentifikasi usia pengguna. Platform bertanggung jawab untuk menerapkan teknologi semacam ini,” kata Wamen Nezar.

Desakan ini bukan tanpa dasar. Pemerintah telah mengantongi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Aturan ini dengan tegas mewajibkan platform melakukan verifikasi usia dan membatasi konten negatif, terutama bagi pengguna di bawah umur.

Menurut Nezar, tanpa identifikasi usia yang jelas, ruang digital akan terus menjadi “hutan bebas” bagi anak-anak—siapa cepat dia dapat, siapa lengah jadi korban.

“Dengan adanya identifikasi pengguna ini, anak-anak tidak diizinkan untuk melihat konten-konten tertentu,” tuturnya.

Nezar mengakui, YouTube sudah melangkah lebih dulu. Sejumlah fitur pengawasan orang tua dan penyempurnaan algoritma untuk menekan konten negatif dinilai sebagai langkah positif. Namun, pemerintah ingin standar ini tidak berhenti di satu platform saja.

Ia berharap langkah YouTube bisa menjadi contoh, bukan pengecualian, bagi platform-platform digital lain yang beroperasi di Indonesia.

Dari pihak YouTube, Global Head and Vice President of Government Affairs and Public Policy, Leslie Miller, menyebut pihaknya telah menyediakan fitur yang memudahkan kontrol orang tua, termasuk pengaturan akses akun anak meski menggunakan satu perangkat yang sama.

“Fitur ini untuk mempermudah orang tua memberikan akses bagi anak-anak meskipun menggunakan satu gawai yang sama,” jelas Leslie Miller.

Ia berharap, fitur tersebut dapat membantu orang tua memantau aktivitas anak di ruang digital secara lebih efektif.

Pesannya jelas: algoritma boleh pintar, tapi jangan sampai lebih cepat dari perlindungan negara terhadap anak-anaknya. Kalau platform mau untung dari layar anak, tanggung jawabnya juga harus ikut besar.