DPR Warning Keras, Anggaran Disunat Rata, Hukum Bisa Amburadul!
DIKSIMERDEKA.COM,PALEMBANG – Pemangkasan anggaran penegakan hukum secara rata dari pusat bikin alarm bahaya berbunyi. Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menegaskan, kebijakan seragam tanpa melihat beban kerja daerah bisa membuat aparat penegak hukum (APH) kelimpungan di lapangan.
“Anggaran idealnya berdasarkan usulan dari daerah, mulai dari Polres, Polda, hingga Kejaksaan. Kalau dipotong rata, sasaran kinerja tidak akan tercapai,” tegas Benny saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Palembang, Kamis (29/1/2026).
Benny mengingatkan, dampak keterbatasan anggaran bukan sekadar soal administrasi, tapi menyentuh langsung keamanan masyarakat. Salah satunya lewat pembatasan patroli di daerah rawan kriminalitas seperti Sumatera Selatan.
“Kalau patroli dibatasi karena anggaran, ini tentu berbahaya. Keamanan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan Komisi III akan mendorong pemenuhan anggaran agar kinerja APH tidak makin tergerus.
“Kami prihatin dengan keterbatasan anggaran yang berdampak pada kinerja di lapangan. Komisi III berkomitmen memperjuangkan pemenuhan anggaran,” tegas Politisi Gerindra itu.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ketut Sumedana membongkar kondisi riil. Tahun 2026, anggaran Kejati Sumsel justru dipangkas di sejumlah program strategis.
“Pada tahun 2026 terdapat pengurangan anggaran, baik pada Program Dukungan Manajemen maupun Program Penegakan dan Pelayanan Hukum,” jelas Ketut.
Akibatnya, biaya operasional sidang, BBM, hingga honor ahli ikut disunat. Bahkan, belanja rutin seperti listrik, internet, dan kebersihan kantor diperkirakan hanya bertahan sampai semester tiga.
“Kami mohon apa yang menjadi keluhan kami tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan,” kata Ketut.
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi menegaskan, anggaran adalah kunci menjaga kamtibmas. Tanpa dukungan memadai, rasa aman masyarakat ikut terancam.
“Dukungan anggaran sangat menentukan kualitas rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan