DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA – Wacana pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan bencana berorientasi Pulau Jawa langsung menuai perlawanan dari DPR. Parlemen mengingatkan keras: negara ini bukan milik satu pulau. Pendekatan Jawa-sentris dinilai berpotensi melahirkan ketimpangan dan mencederai rasa keadilan nasional.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan penolakannya terhadap gagasan tersebut. Menurutnya, bencana adalah urusan nasional, bukan agenda regional yang dipersempit oleh kacamata geografis.

“Bencana itu tidak hanya terjadi di Jawa. Kalau pendekatannya Jawa-sentris, daerah lain seolah berada di urutan kedua. Padahal warga di luar Jawa punya hak yang sama atas perlindungan negara,” kata Selly saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Selly mengingatkan, Indonesia adalah negara kepulauan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi dari barat sampai timur. Mulai dari gempa, banjir, longsor, hingga kebakaran hutan, semuanya tak mengenal batas pulau. Karena itu, kebijakan kebencanaan tak boleh dikerdilkan hanya pada wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Indonesia Timur justru menyimpan kerentanan serius. Bahkan, banyak daerah di luar Jawa memegang peran strategis sebagai penyangga ekologi nasional, terutama kawasan hutan dan daerah pesisir.

“Kalau satgasnya Jawa-sentris, lalu bagaimana dengan daerah lain yang juga rawan? Jangan sampai mitigasi bencana di luar Jawa dianaktirikan,” sentil Selly.

Menurutnya, pembentukan satgas penanganan bencana semestinya diarahkan untuk memperkuat koordinasi nasional lintas kementerian dan lembaga, bukan dibatasi secara teritorial. Ia menilai, kebijakan yang bias wilayah justru berisiko memperlebar jurang kesiapsiagaan dan respons bencana antar daerah.

“Penanganan bencana itu kerja jangka panjang. Kalau dari awal sudah timpang, hasilnya juga timpang,” tegas legislator asal Dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Selly memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawasi arah kebijakan pemerintah di bidang kebencanaan. DPR, kata dia, tidak menolak penguatan sistem penanggulangan bencana, namun menuntut agar kebijakan dirumuskan secara inklusif, adil, dan nasional.

“Negara harus hadir untuk semua wilayah. Jangan sampai penanganan bencana ikut-ikutan Jawa-sentris,” pungkas Selly.