DIKSIMERDEKA.COM,DENPASAR,-Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe tampaknya mulai kehabisan kesabaran. Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/1/2026), ia menegaskan satu hal: BUMD jangan cuma gagah di papan nama, tapi miskin kontribusi ke kas daerah.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pembangunan daerah boleh saja difokuskan pada pelayanan sosial dan infrastruktur. Tapi syaratnya satu: harus ada dampak ekonomi nyata.

“Pembangunan boleh untuk pelayanan sosial dan infrastruktur, tapi harus yang punya multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Taufan kepada Parlementaria.

Ia mengingatkan, kepala daerah jangan terjebak proyek-proyek kosmetik yang hanya mempercantik wajah kota, tapi tak mengenyangkan perut rakyat.

“Bukan pembangunan yang sekadar pernik-pernik kota atau kabupaten,” sentilnya.

Dalam forum tersebut, Taufan Pawe juga mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri. Namun, ia tak menutupi kekecewaannya atas absennya Gubernur Kalimantan Barat. Padahal, kata dia, banyak catatan penting yang seharusnya dibahas langsung, terutama soal mandeknya peran BUMD.

“Saya sangat menyayangkan Pak Gubernur tidak hadir. Padahal sebelumnya ada keluh-kesah soal pengembangan BUMD,” ujarnya.

Paparan kinerja memang terdengar manis di telinga. Tapi bagi Taufan, tanpa angka, semua itu cuma cerita. Ia menilai tak ada penjelasan konkret soal seberapa besar BUMD menyumbang pada batang tubuh APBD.

“Angkanya excellent, tapi saya tidak mendengar berapa persen kontribusi BUMD terhadap APBD provinsi,” kritiknya tajam.

Sebagai perbandingan, Taufan menyebut BUMD di Sulawesi Selatan saja baru menyumbang sekitar 3 persen terhadap APBD. Angka itu, kata dia, masih jauh dari kata membanggakan.

“Kalau kontribusinya segitu-segitu saja, kapan daerah bisa mandiri?” ujarnya.

Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah agar tak lagi mengelola BUMD dengan pendekatan coba-coba. Konsepnya harus jelas, targetnya terukur, dan hasilnya bisa dihitung.

“Kita butuh angka yang pasti. Supaya kita bisa bangga, bahwa BUMD benar-benar hadir untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya.