Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memamerkan kinerja selama pengamanan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) di hadapan Komisi V DPR RI. Paparan itu disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Selasa (20/1).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani hadir bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Kepala Basarnas Muhammad Syafii, serta jajaran Korlantas Polri. Forum ini menjadi ajang evaluasi kelancaran transportasi di tengah cuaca ekstrem yang mengintai musim hujan.

BMKG Masuk Sejak Awal, Posko Transportasi Stand by24 Jam

Faisal menegaskan, BMKG tidak datang belakangan. Sejak 18 Desember 2025, lembaganya sudah terlibat aktif padaPosko Pusat Angkutan Nasional yang digelar Kementerian Perhubungan. Posko itu beroperasi penuh selama 19 hari hingga 5 Januari 2026.

“BMKG berkomitmen menyediakan informasi cuaca yang akurat, cepat, dan berkelanjutan untuk seluruh moda transportasi selama Nataru,” kata Faisal.

Menurutnya, posko cuaca tidak hanya beroperasi di pusat, tetapi juga di daerah. Tujuannya satu: memperkecil risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrem melalui koordinasi lintas sektor.

Musim Hujan Menggila, Transportasi Tetap Jalan

BMKG mencatat, Nataru 2025/2026 berlangsung di puncak musim hujan dengan dinamika atmosfer yang cukup aktif. secara umum, kondisi cuaca dinilai masih relatif kondusif.

Informasi cuaca, peringatan dini, hingga layanan langsung ke pemangku kepentingan transportasi darat, laut, dan udara diklaim berjalan efektif. Hasilnya, tak ada gangguan besar yang sampai melumpuhkan mobilitas masyarakat.

Operasi Modifikasi Cuaca Turun Gunung

Tak hanya menyajikan prakiraan, BMKG juga ikut mengawal Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB dan pemerintah daerah. Sejumlah wilayah rawan bencana jadi target, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Lampung.

“OMC kami lakukan untuk menekan curah hujan di wilayah yang berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi,” ujar Faisal.

Langkah ini sebagai bentuk pencegahan agar banjir, longsor, dan cuaca ekstrem tak mengganggu jalur transportasi vital selama libur panjang.

DPR Pasang Alarm: Jangan Sampai Informasi Telat

Meski laporan BMKG terdengar positif, DPR tak mau lengah. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan agar penyampaian informasi cuaca ekstrem tidak boleh lambat.

“Informasi cuaca ekstrem harus cepat dan tepat sampai ke instansi terkait dan masyarakat, terutama pengguna transportasi massal,” tegas Lasarus.

Menurutnya, akurasi saja tidak cukup. Kecepatan distribusi informasi menjadi kunci keselamatan di lapangan.

BMKG Akui Masih Ada PR

Menutup paparannya, Faisal mengakui masih ada pekerjaan rumah. Peningkatan kualitas SDM, penguatan sarana-prasarana posko, serta integrasi sistem digital “Evaluasi menunjukkan dukungan BMKG selama Nataru berjalan efektif. Namun ke depan, koordinasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi digital akan semakin krusial,” pungkasnya.