DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan sektor peternakan babi sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi Ekonomi Kerthi Bali yang menekankan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali di Jayasabha, Denpasar, Jumat (16/1). Ia menegaskan Pemprov Bali akan memperkuat regulasi serta infrastruktur pendukung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna mendorong pengelolaan peternakan yang lebih terencana dan profesional.

Baca juga :  Pemprov Bali Tegaskan Longsor di Buleleng Bukan Dampak Pembangunan Turyapada Tower

Dalam pengembangannya, peternakan babi akan dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, pemurnian dan penguatan plasma nutfah babi lokal Bali yang akan diintensifkan di lokasi-lokasi tertentu. Kedua, pengembangan babi ras untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas, tanpa mengabaikan karakter dan kearifan lokal.

“Bali memiliki sumber daya manusia peternak babi yang sudah berpengalaman. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, sektor ini bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus penopang ketahanan pangan,” ujar Gubernur Koster.

Baca juga :  Gubernur Koster: Transaksi Digital Selaras dengan Tatanan Kehidupan Era Baru

Menurutnya, peternakan babi tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan tradisi dan budaya Bali. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara berimbang antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya masyarakat.

Selain memperkuat sektor peternakan, Pemprov Bali juga mendorong peran koperasi sebagai wadah konsolidasi potensi lokal. Koperasi diharapkan mampu menghimpun peternak, memperkuat akses permodalan, serta memperluas jaringan pemasaran hasil peternakan secara berkelanjutan.

“Koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi Bali berbasis potensi lokal. Produk peternakan dan turunannya harus dikelola bersama agar memberi nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” tegas Koster.

Baca juga :  Vaksin Pertama Capai 107%, Wagub Cok Ace Sebut Pemprov Bali Tetap Kebut Program Vaksinasi

Gubernur menambahkan, seluruh kebijakan ini diarahkan untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pola ekonomi kapitalistik yang tidak memberikan manfaat langsung bagi peternak kecil.

“Kita ingin ekonomi Bali tumbuh kuat, mandiri, dan berakar pada kebersamaan. Pengembangan peternakan babi adalah bagian penting dari Ekonomi Kerthi Bali,” pungkasnya.