DIKSIMERDEKA.COM,Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menolak keras wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). WALHI menilai rencana tersebut tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan korupsi sumber daya alam.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, menyebut wacana Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak pilih rakyat. Menurutnya, krisis yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga krisis politik.

“Dalam Peta Jalan Politik Hijau WALHI 2024, kami menegaskan bahwa sistem politik seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat. Faktanya, sistem yang ada justru melahirkan oligarki dari pusat hingga desa,” ujar Boy dalam siaran pers, Selasa (14/1/2025).

Risiko Korupsi SDA Meningkat

WALHI memprediksi, jika Pilkada diserahkan kepada DPRD, potensi korupsi sumber daya alam akan meningkat signifikan. Hal ini terutama berkaitan dengan perizinan di sektor hutan, laut, tambang, dan wilayah pesisir.

“Wacana ini berisiko memperkuat oligarki politik-ekonomi yang selama ini menjadi aktor utama deforestasi, konflik agraria, dan bencana ekologis,” tegas Boy.

Menurut WALHI, mekanisme pemilihan tidak langsung juga akan mempersempit ruang partisipasi publik, menutup akses informasi, serta membatasi ruang kritik dan protes masyarakat. Padahal, dengan sistem Pilkada langsung saja, banyak kepala daerah terbukti mengabaikan mandat rakyat dan terjerat kasus korupsi.

Ruang Publik Terancam

WALHI menilai demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika ruang publik dijamin aman. Ancaman terhadap ruang publik dinilai sebagai tanda krisis demokrasi yang lebih luas, mulai dari meningkatnya konflik dan kekerasan, ketidakpuasan publik, hingga melemahnya legitimasi pemerintah.

“Penutupan ruang partisipasi bukan hanya krisis demokrasi, tetapi juga krisis politik yang berdampak pada ekonomi dan ekologi,” kata Boy.

Ia bahkan menyebut model Pilkada melalui DPRD sebagai bentuk kudeta politik, karena membuka peluang kolaborasi antara partai politik dan pebisnis untuk menentukan kepala daerah sesuai kepentingan tertentu.

Efisiensi Anggaran Dinilai Alasan Teknis

WALHI juga mengkritik alasan efisiensi anggaran yang kerap digunakan untuk mendukung Pilkada tidak langsung. Menurut mereka, alasan tersebut terlalu teknokratik dan berisiko memangkas hak politik rakyat.

“Jika Pilkada dianggap berbiaya tinggi, yang harus diperbaiki adalah tata kelola, transparansi pendanaan, pengawasan, dan penegakan hukum, bukan mencabut hak pilih masyarakat,” ujarnya.

Di akhir pernyataan, WALHI menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa lahir dari ruang rapat elite politik.

“Tidak ada keadilan ekologis tanpa demokrasi, dan tidak ada demokrasi tanpa rakyat,” pungkas Boy.