DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meminta seluruh jajaran OPD gesit menanggapi isu publik di yang disampaikan masyarakat melalui platform Pengaduan Rakyat Online (Pro Denpasar) maupun media sosial.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kinerja Tahun 2025 yang digelar di Graha Sewaka Dharma, Lumintang, pada Selasa (29/4/2025).

Isu-isu utama yang menjadi perhatian meliputi penanganan sampah, transportasi dan kemacetan, infrastruktur jalan, lampu penerangan jalan umum (LPJU), penataan kabel telekomunikasi, pelayanan air bersih, serta ketenteraman dan ketertiban umum (Tramtibum).

Baca juga :  Jadi Wahana Seniman dan UMKM, Pesona Budaya Sanur Kauh Diapresiasi Pemkot Denpasar

Jaya Negara juga menginstruksikan seluruh OPD agar menindaklanjuti aduan masyarakat dengan respons yang cepat, tepat, dan berbasis solusi nyata.

Selain itu, juga menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam menangani permasalahan sosial seperti kemiskinan ekstrem, stunting, kasus bunuh diri, dan pengangguran.

Baca juga :  Mulai 1 Februari Pajak Reklame Denpasar Mengacu Perwali 40 Tahun 2025

Penanganan isu-isu tersebut harus berbasis data bersama sehingga intervensi menjadi lebih terintegrasi, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga, mari kita tingkatkan prestasi ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengapresiasi kinerja seluruh OPD yang telah berhasil meraih berbagai prestasi berdasarkan penilaian pemerintah pusat.

Baca juga :  Jaya Negara dan IAGI Bali Bahas Solusi Jangka Panjang Penanganan Banjir

Arya Wibawa menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil nyata dari pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk melalui Survei Pengendalian Integritas (SPI) sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI.

“Harapan kami, seluruh OPD dapat terus meningkatkan dan mengawal SPI. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujarnya.

Editor: Agus Pebriana