DIKSIMERDEKA.COM, YOGYAKARTA – Pembangunan bendungan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan sebaran lokasi. Meskipun Indonesia telah memiliki 259 bendungan yang mendukung irigasi, energi, dan ketahanan air, distribusinya belum merata di seluruh wilayah.

Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan, energi, dan air yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, dalam acara Pembukaan Rapat Anggota Tahunan Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD) di Sleman, Yogyakarta, beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya pembangunan bendungan yang merata untuk mendukung ketahanan air, terutama di daerah-daerah yang masih minim fasilitas tersebut.

Baca juga :  Kementrian PU Selesaikan Penataan Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta

Menurut Wamen Diana, Indonesia menargetkan swasembada pangan pada tahun 2028 dan mendorong penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai ketahanan energi nasional.

Salah satu langkah penting dalam mewujudkan hal ini adalah memastikan distribusi air yang merata melalui pembangunan bendungan yang dapat menyediakan irigasi, air baku, serta potensi energi listrik.

“Saat ini, Indonesia memiliki 259 bendungan yang menyediakan irigasi seluas lebih dari 1,2 juta hektar, serta potensi energi listrik mencapai 15.628 MW. Namun, sebaran bendungan ini belum merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah, seperti Kalimantan, masih membutuhkan lebih banyak bendungan,” ujar Diana.

Baca juga :  PUPR Target Tahun 2024 Ada 39 Proyek Skema KPBU

Pemerintah sendiri sudah menyelesaikan 187 bendungan hingga 2014 dan menargetkan tambahan 61 bendungan dari 2015 hingga 2025, dengan total 259 bendungan. Meskipun begitu, baru sebagian wilayah Indonesia yang memiliki ketahanan air lebih dari 120 m3/kapita/tahun.

Pemerataan pembangunan bendungan ini diharapkan dapat mencapai target ketahanan air Indonesia yang sebesar 200 m3/kapita/tahun pada 2030.

Diana berharap, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk INACOLD dan Komite Nasional untuk Bendungan Besar (KNI-BB), pembangunan bendungan yang merata dapat segera terwujud untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air di seluruh Indonesia.

Baca juga :  Rp4,5 Triliun untuk 100 Km Pantai Bali, Lasarus Pastikan Breakwater Jadi Jurus Jaga Kuta

Selain Wakil Menteri PU, acara ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono, Pj Bupati Sleman Kusno Wibowo, serta Ketua Umum KNI-BB Adenan Rasyid.

Dengan pemerataan pembangunan bendungan, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan sumber daya alam yang lebih optimal dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Editor: Nyoman