DIKSIMERDEKA.COM,BADUNG — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memastikan metode penanganan reklamasi dan pengamanan Pantai Kuta sudah melalui kajian teknis mendalam. Dari hasil studi, pemasangan breakwater dipilih sebagai solusi paling sesuai untuk mengendalikan abrasi di pesisir Bali.

Penegasan itu ia sampaikan saat meninjau lokasi reklamasi Pantai Kuta dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Badung, Bali, Kamis (12/2/2026). Komisi V, kata dia, tidak ingin proyek strategis ini justru memunculkan masalah baru di kemudian hari.

“Pertama tentu kami melihat metode kerjanya ya. Memastikan bahwa pekerjaan ini memang cocok dengan penanganan yang seharusnya dilakukan di Pantai Kuta. Dari hasil studi yang dilakukan, ini metode terbaik. Dipasang breakwater, nanti akan tumbuh pasir-pasir baru,” ujar Lasarus.

Baca juga :  KPK Pastikan Bakal Dalami Dugaan Gratifikasi Pejabat Kementerian PU

Ia mengakui, sebagian pasir tetap berpotensi tergerus. Namun pemerintah telah mengantisipasinya dengan menyiapkan stockpile pasir untuk perawatan bentang pantai sekitar lima kilometer, mulai dari Legian, Kuta hingga Seminyak.

“Ini pantai-pantai ikonik di Pulau Bali. Semua orang tahu Legian, Kuta, Seminyak. Maka sekarang ditangani, mudah-mudahan November selesai,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Lasarus juga membuka data yang tak kecil: masih ada lebih dari 100 kilometer garis pantai Bali yang membutuhkan penanganan serupa. Estimasi anggaran yang diperlukan mencapai Rp4,5 triliun. Namun, menurutnya, angka itu relatif kecil jika dibandingkan devisa pariwisata Bali yang tembus lebih dari Rp100 triliun per tahun.

“Kalau Rp4,5 triliun itu sebetulnya tidak terlalu besar dengan omzet devisa yang dihasilkan pariwisata Bali. Maka yang penting bagi kami dari DPR, Pulau Bali terjaga, seluruh pantainya terjaga,” ujarnya.

Baca juga :  Kementerian PU Akan Bangun Tanggul di Pesisir Teluk Jakarta Atasi Penurunan Muka Tanah

Terkait pilihan breakwater, Lasarus menekankan aspek kearifan lokal dan estetika. Opsi groin (growing) memang lebih efektif menahan pasir. Namun desain itu dinilai berpotensi merusak keindahan pantai sekaligus mengganggu akses masyarakat untuk berselancar.

“Kalau pakai groin mungkin kita tidak perlu lagi stockpile untuk perawatan. Tapi tidak indah lagi dan tidak ada alur untuk masyarakat menikmati pantai atau surfing,” jelasnya.

Karena itu, desain breakwater disesuaikan agar tetap memberi ruang bagi aktivitas wisata seperti surfing di sejumlah titik. Komisi V, lanjut Lasarus, mendukung penuh langkah pemerintah menjaga pesisir Bali sebagai aset strategis nasional.

“Yang penting Bali terjaga. Semua orang yang datang ingin kembali lagi ke Bali, memberi devisa kepada bangsa ini dan mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

Baca juga :  KPK Kantongi Informasi Dugaan Gratifikasi di Kementerian PU, Bakal Ditindaklanjuti

Sementara itu, Plt. Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mochammad Dian Alma’ruf, menyatakan pemerintah siap menjalankan program penanganan pantai sesuai dukungan anggaran yang diputuskan bersama DPR, khususnya Komisi V.

“Tentu kami dari pemerintah, terkait penganggaran semua keputusannya ada di Komisi V. Tadi alhamdulillah Pak Ketua sudah menyampaikan dukungan penuh, bahkan memberi semangat agar bisa dipercepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini tak hanya bergantung pada dukungan pusat. Sinergi pemerintah daerah dan masyarakat juga krusial. Setelah pemulihan selesai, operasional dan pemeliharaan kawasan akan ditangani pemerintah daerah sesuai kesepakatan bersama.