DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Calon Gubernur Bali Nomor Urut 2, Wayan Koster menerima banyak pertanyaan kritis dari anak-anak muda Bali dalam Diskusi Memikat (Sikat) yang digelar Gerakan Anak Muda Masa Kini (Gemini) Bali di Renoma Garden Denpasar, Minggu 27 Oktober 2024.

Satu dari puluhan pertanyaan yakni terkait defisit APBD Bali tahun 2023 sebesar Rp 1.1 triliun. Pertanyaan tersebut datang dari Riska, mahasiswi Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) Bali.

“Saya ingin tanyakan isu tentang utang (defisit, red) pemprov yang mencapai Rp 1.5 triliun (Rp 1.1 triliun, red). Dengan utang pemprov yang mencapai Rp 1.5 triliun langkah konkret apa yang akan anda ambil untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan tanpa menambah beban utang?,” tanyanya.

“Dan bagaimana agar melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” imbuhnya.

Baca juga :  Rakor Bersama Bupati/Walikota se-Bali, Koster Percepat Penanganan COVID-19
Riska, Mahasisiwi INSTIKI Bali. Foto: Yulius N

Merespon pertanyaan tersebut, Koster menjelaskan dalam merancang APBD bahkan APBN, selalu ada desain defisit secara administratif neraca untuk menyeimbangkan antara pendapatan dengan belanja. Namun dalam praktiknya, belanja selalu akan disesuaikan dengan pendapatan.

“Saat saya Gubernur, saat Covid-19, tahun 2020 – 2022, defisit selalu bisa diatasi. Tidak pernah enggak. Begitu di akhir tahun, di Oktober dianalisis pendapatannya berapa, saat itu juga langsung bisa diputuskan mana belanja yang harus jalan, mana yang bisa ditunda programnya, mana belanja yang sifatnya kontraktual yang bisa tetap jalan tapi bayarnya tahun berikutnya. Jadi gak ada masalah,” terangnya.

Koster mengatakan, defisit APBD Bali tahun 2023, saat ini berkembang menjadi isu politik yang dihembuskan untuk menciptakan pesimisme dan ketakutan di masyarakat. Bahkan isu yang dihembuskan defisit yang terjadi bukan Rp 1.5 triliun, melainkan Rp 1.9 triliun.

Baca juga :  Projo Bali Deklarasikan Prabowo-Ganjar, Koster: Etika Politiknya Harus Benar

“Itu isu, isu yang sengaja digoreng untuk kepentingan politik. Sekarang defisit itu sudah selesai pada tahun 2024. Semua sudah selesai, ndak ada lagi defisit. Jadi itu bukan defisit permanen selamanya, ndak,” jawab Wayan Koster.

Lebih lanjut, Koster menegaskan Rp 1.1 triliun dalam rancangan APBD tahun 2023
adalah rencana pendapatan yang diproyeksikan dari beberapa sumber kerja sama pihak ketiga.

“Nah, kaitannya dengan Rp 1,1 Triliun itu. Mengapa terjadi? Pertama, karena rencana pendapatan daerah dari kerjasama dengan pihak ketiga di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang sudah ada MoU akan ada uang masuk sekitar Rp 500 miliar itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak ketiga karena saya sudah selesai menjabat saat itu,” ungkap Koster.

Tak hanya itu, sumber pendapatan daerah yang pemasukannya dari hasil sewa lahan milik pemerintah provinsi Bali di kawasan ITDC kontraknya mencapai Rp 40 miliar per tahun tidak ditindaklanjuti pihak ketiga. Dihitung sisa waktu sewa 16 tahun, total pemasukan untuk APBD sekitar Rp 700 miliar.

Baca juga :  Usai Tak Jabat Gubernur, Koster Fokus Kemenangan PDIP di Bali

“Kemudian karena saya berakhir maka pihak ketiga yang ajak kerjasama ini tidak mau realisasikan dengan pejabat sekarang. Sehingga rencana pemasukan Rp 500 miliar dan Rp 700 miliar, tidak masuk. Itu yang mengakibatkan defisit,” paparnya.

Karena itu menurut Koster tidak ada masalah. Kata dia, defisit pasti selalu bisa diselesaikan, kalau sampai defisitnya tidak terselesaikan, artinya kurang cermat dalam pengelolaan APBD.

“Jadi begitu kira-kira pendapatan tidak masuk, segera dihitung mana belanja yang harus ditunda, dan mana belanja yang harus jalan, dan mana yang jalan tapi pembayarannya pada tahun berikutnya,” tandasnya.

Reporter: Yulius N