DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Nama Calon Gubernur Bali Wayan Koster yang diusung PDI Perjuangan sebagai calon Gubernur Bali dicatut oleh akun media sosisal (medsos) atas nama “Alilla”. Atas tindakan tersebut DPD PDI Perjuangan memberikan somasi terhadap akun yang bermuatan judi online (Judol) tersebut.

Tidak hanya nama Koster, nama Calon Wali Kota –Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara – I Kadek Agus Arya Wibawa yang juga diusung PDI Perjuangan turut dicatut untuk promosi judi online.

Diketahui, akun yang mencatut nama Koster dan Jaya Negara-Agus Wibawa tersebar luas di jagat maya berdekatan dengan masa kampanye Pilkada Serentak 2024 ini.

Menanggapi hal itu, DPD Perjuangan Bali melalui siaran pers, Selasa (17/9/2024), menegaskan bahwa pencantuman foto dan nama Wayan Koster oleh akun “Alilla” yang mengandung muatan judol dilakukan tanpa izin.

DPD PDI Perjuangan Bali juga meminta akun “Alilla” segara meminta maaf dan menghapus postingan tersebut dalam waktu 1×24 jam guna menghindari adanya upaya-upaya atau langkah hukum lebih lanjut, baik itu pidana maupun ranah hukum lainnya

Baca juga :  ASN Mulai Kerja Kembali 5 Juni, Gubernur Koster Terapkan Disiplin Ketat Prosedur Kesehatan

“Bahwa kami sekaligus mengimbau agar masyarakat bijak menggunakan media sosial dan menghindari pelanggaran hukumnya, serta jangan sampai merugikan kepentingan orang lain,” terang Ketut Suteja Kumara, seleku Tim Pemenangan Jaya Wibawa sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar.

Cagub Bali Wayan Koster pun dikatakan sangat keberatan atas pencantuman foto dan nama dirinya oleh akun tersebut.

“Bahwa Bapak Wayan Koster sangat keberatan atas pencatuman foto tanpa izin Bapak WK dalam postingan akun Allila tersebut, dan juga sangat menyayangkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut,” terangnya.

Selanjutnya pada siaran pers itu juga dijelaskan terkait peristiwa hukum atas pencatutan nama Wayan Koster tersebut. Disebutkan bahwa akun tersebut tidak bertanggung jawab karena narasi/muatan dalam akun itu mencantumkan foto Wayan Koster tanpa izin.

“Muatan dalam postingan tersebut merugikan Pak Wayan Koster. Dalam situasi Pilkada seperti ini, postingan-postingan seperti demikian sangat merugikan Pak Wayan Koster. Karena dapat menjadi muatan black campaign dan berdampak negatif lainnya yaitu memberikan informasi yang sangat tidak mendidik kepada masyarakat,” terangnya.

Baca juga :  Update Covid-19 Bali, 49 Orang Positif, 19 Berhasil Disembuhkan

Ditegaskan, saat ini pemerintah sedang gencar atau giat-giatnya memberantas judi online di masyarakat. Untuk itu tentu setiap elemen masyarakat termasuk yg merasa dirugikan dari adanya kegiatan-kegiatan perjudian tersebut, harus berperan aktif dalam mendukung pemerintah guna memberantas praktik judi online di masyarakat;

“Bahwa adanya peristiwa hukum yaitu pencantuman foto Bapak Wayan Koster dalam akun Alilla yang mengandung muatan judi online, jelaskan lengkap beserta muatan akun dan narasinya adalah salah satu contoh peristiwa yang sangat merugikan kepentingan hukum Bapak Wayak Koster, baik sebagai pribadi maupun Bacalon (Bakal Calon) kepala daerah, serta peristiwa tersebut jelas-jelas sangat mengganggu dan membahayakan kepentingan masyarakat,” terangnya.

Selanjutnya disebutkan Wayan Koster menolak dan mengecam setiap tindakan-tindakan yang mengandung muatan perjudian.

Baca juga :  DPC PDI Perjuangan Klungkung Deklarasikan Paket Koster-Ace

“Postingan dalam akun tersebut jelas dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan pencantuman foto Bapak Wayan Koster dalam postingan tersebut adalah dilakukan tanpa izin dari Bapak Wayan Koster. Sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan kepentingan hukumm Bapak Wayan Koster,” jelasnya.

Selain itu, terkait peristiwa hukum dan tindakan tersebut adalah jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yaitu sebagai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Wayan Koster termasuk tindak pidana perjudian, tindak pidana hak cipta, dan tindak pidana terhadap data pribadi.

Adapun tindakan pencatutan tersebut melanggar ketentuan hukum sehingga berikut: a. Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE); b. Pasal 27 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE; c. Pasal pidana tentang Hak Cipta; d. Pasal pidana data pribadi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Editor: Agus Pebriana