OPINI

Penulis: Agus Pebriana

Peta Perpolitikan Bali nampak mulai terang benderang. Dua pasangan kandidat telah muncul dan menyatakan sikap untuk bertarung dalam Pemilihan serentak November mendatang. Jika tidak ada dinamika politik berarti sampai hari terakhir pendaftaran pada 29 Agustus 2024, gambar dua pasangan calon inilah akan menghiasi surat suara masyarakat.

Terang benderangnya peta politik Bali diawali dari direkomendasikanya pasangan Wayan Koster-Giri Prasta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bali 2024 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selang beberapa hari, I Made Mulyawan Arya atau De Gadjah yang sebelumnya sudah ditugasi oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai calon gubernur Bali akhirnya menemukan pasanganya yaitu I Putu Agus Suradnyana.

Dinamika politik dan kepartian saat ini nampaknya tidak akan memberikan lahirnya poros ketiga atau poros keempat, kendatipun Mahkamah Konstitusi (MK) secara progresif telah memutuskan untuk merubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

Sebetulnya, jika merujuk pada komposisi kepemilikan kursi partai politik di DPRD Bali, idealnya tiga atau empat poros politik dapat terbentuk. Namun, krisis ketokohan di dalam partai, pragmatisme politik, dan pembiayaan politik yang mahal, membuat poros-poros tersebut tidak terbentuk dan lebih mengikuti dua poros yang telah terbentuk dan matang untuk mengikuti kontestasi.

Alhasil hanya pasangan Koster-Giri dan De Gadjah-Suradnyana yang akan bertarung.

Koalisi Merah Putih menjadi Merah Lawan Putih

Sebelum peta menjadi terang benderang, dinamika politik Bali berhasil memunculkan sejumlah opsi dan skema. Salah satu yang paling menarik adalah koalisi merah-putih, sebuah kerjasama politik antara partai PDIP dengan Gerindra untuk kontestasi Pilgub Bali. Mengapa skema ini menjadi menarik. Setidaknya, ada dua alasan, pertama, skema ini menggambarkan rekonsialisasi antara PDIP dan Gerindra, dua kekuatan politik dominan di Bali saat ini yang sebelumnya berhadap-hadapan dalam Pemilihan Presiden pada 14 Februari 2024.

Baca juga :  Wantilan Segara Padang Galak Denpasar Resmi Dipelaspas

Sementara alasan kedua, jika koalisi merah putih terealisasi, bisa dipastikan Pilkada Bali akan dihiasi kotak kosong. PDIP dan Gerindra adalah pemilik kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Bali. Dalam lokus nasional keduanya berstatus sebagai pertai pemenang Pilpres dan Pileg. Setidaknya kondisi itu membuat partai lain akan berpikir dua sampai tiga kali untuk melawan koalisi tersebut. Dari pada melawan lebih baik berkawan.

Sebagai sebuah skema, dalam perjalananya koalisi merah putih sempat menguat, setidaknya sebagai sebuah narasi, publik memperbincangkannya. Terlebih petinggi kedua partai yaitu Wayan Koster dan De Gadjah sempat mengadakan pertemuan empat mata di salah satu rumah makan di kawasan Renon.

Foto pertemuan tersebut beredar di publik dan berhasil memantik spekulasi bahwa koalisi merah-putih akan terealisasi di Bali. Spekulasi publik itu dikuatkan bahwa dua pimpinan partai, dalam kesempatan di wawancarai oleh media tidak pernah membantah terdapat demarkasi pemisah antara kedua partai. Mereka selalu mengatakan ‘mungkin berkoalisi’.

Namun sayang, seperti adagium ‘politik itu dinamis dan cair’, peta politik di Bali pun secara cepat berubah. Memasuki bulan Agustus, kemesraan yang sempat ditampilkan PDIP dan Gerindra di Bali pun tiba-tiba kandas. Hal ini dipicu seiring memanasnya dinamika politik nasional antara PDIP dan KIM, koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca juga :  Koster-Giri Presentasikan Pembangunan Infrastruktur Cegah Kemacetan di Debat Perdana

Pada sejumlah daerah strategis, KIM mencoba membuat skema dengan menggalang dukungan semua partai untuk Pilkada. Mereka berniat ingin meninggalkan PDIP sendirian. Hal tersebut memicu amarah para elite PDIP. Mereka pun semakin berani dan lebih keras mengkritik kekuasaan yang dianggap sebagai sutradara penting dalam skema tersebut. Para elite PDIP ini menduga kekuasaan menggunakan intrumen hukum untuk mengintervensi indepedensi partai dalam Pilkada.

Panasnya tensi politik nasional kemudian menular ke tingkat daerah, termasuk Bali. De Gadjah yang sebelumnya di proyeksikan menjadi calon wakil gubernur, secara tiba-tiba diminta maju menjadi calon gubernur oleh pengurus pusat Gerindra. Disisi lain Koster pun telah mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk maju sebagai gubernur Bali. Dengan begitu telah dipastikan koalisi merah-putih kandas dan menjadi si merah melawan si putih.

Koster VS De Gadjah, Siapa Kira Kira Menang ?

Sebagai petahana Koster dapat dikatakan lebih unggul. Jika meminjam empat jenis modal dari sosiolog Prancis Pierre Bourdiue, Koster telah memiliki kesemua modal tersebut untuk menang di arena politik.

Pertama modal sosial, sebagai politisi senior dan ketua partai, dan mantan gubernur Bali, tentu Koster memiliki jaringan sosial yang sangat luas dan militan. Jaringan inilah yang mampu menopang karir politiknya sampai hari ini. Ketika menjabat sebagai gubernur Bali, Koster juga aktif memperluas jaringanya, misalnya ia sangat dekat dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh adat. Bahkan sampai membentuk Majelis Desa Adat (MDA).

Baca juga :  Bali dalam Gempuran Brand Fashion Asing: Produk Lokal Kian Terancam

Kedua, modal budaya, lima tahun memimpin Bali Koster berhasil menorehkan sejumlah prestasi, terutama soal upayanya melindungi budaya dan adat Bali dan komitmennya terhadap pemerataan ekonomi yang direalisasikan melalui pembangunan infrastruktur. Prestasi lainya, yakni Koster berhasil membawa Bali selamat dari dampak Pandemi Covid-19. Prestasi-prestasi ini bisa menjadi modal budaya yang ia bisa tukarkan sebagai jaminan kepada masyarakat Bali.

Ketiga, modal simbolik berupa representasi Bali Utara. Lahir di Desa Sembiran, Buleleng, Koster adalah politisi asal Bali Utara, sebuah wilayah dengan penduduk dan pemilih terbanyak di Bali dan pendudukan sangat militan untuk mendukung saudaranya sesama Bali Utara (ketika maju dalam politik). Berstatus sebagai politisi Bali Utara, tentu sangat menguntungkan Koster. Terlebih ada keyakinan dalam sejarah politik di Bali bahwa daerah Bali Utara adalah kunci.

Keempat, modal ekonomi, sebagai petahan yang berniat maju kembali, tentu Koster telah menyiapkan logistiknya, baik bersumber dari dirinya pribadi maupun gotong royong dari partai. Terpenuhinya keempat modal tersebut, membuat Koster rasanya agak diatas angin, terlebih pasanganya merupakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang dikenal sebagai bupati bares. Dalam sejumlah survei, Giri Prasta selalu duduk di papan atas. Tingkat popularitasnya pun tinggi sehingga mampu mengerek Wayan Koster.

Kendati unggul diatas angin, pasangan De Gadjah- Putu Agus Suradnyana tetap tidak bisa diremehkan. Keberhasilan De Gadjah menghadirkan gempa politik di Bali dengan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di kandang banteng Bali dapat menjadi peringatan bagi Koster dan Giri. Tak dipungkiri hal serupa dapat terjadi dengan mereka.