DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Progres vaksin rabies yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali hingga pertengahan tahun 2024 telah mencapai 57 persen.

Untuk itu dibutuhkan strategi khusus untuk menangani rabies, mengingat belum semua kabupaten membentuk tim koordinasi pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Tikor Zoonosis & PIB di Ruang Rapat Pusdalops PB Kantor BPBD Provinsi Bali, Senin (22/7/2024) yang dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin.

I Made Rentin menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Bali tidak bisa bekerja sendiri dan perlu bekerjasama dengan semua instansi terkait di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca juga :  Pemprov Bali Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut Dari BPK RI

“Dengan merangkul berbagai pihak dan bekerjasama antar instansi, penyajian data yang dikeluarkan melalui satu pintu akan mewujudkan validitas data yang terjamin dan akurat,” tegasnya.

Pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan langkah-langkah baru untuk pengendalian rabies yang meningkat di seluruh wilayah. Rabies, yang ditularkan melalui gigitan hewan terinfeksi seperti anjing, telah menjadi perhatian serius bagi kesehatan masyarakat.

Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perlu dilakukan peningkatan imunisasi massal. Pemerintah akan meluncurkan kampanye imunisasi massal di daerah yang teridentifikasi sebagai zona risiko tinggi, dengan tujuan meningkatkan cakupan vaksinasi hewan peliharaan.

Baca juga :  Cok Ace Tegaskan Pemprov Komit Bentengi Alam dan Budaya Bali

Selain itu, edukasi masyarakat akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rabies, gejala, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh individu dan komunitas.

Penyediaan vaksinasi gratis di pusat-pusat kesehatan terpilih juga akan disiapkan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi biaya pengobatan dan memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka kasus rabies di Bali dalam beberapa tahun mendatang, dengan fokus pada pencegahan, pengawasan, dan respons cepat terhadap kejadian-kejadian yang terdeteksi.

Baca juga :  Soal Surat Terbuka Terkait Privat Party Ekspatriat, Ini Tanggapan Pemprov Bali

Rapat juga memutuskan untuk mengundang asosiasi untuk bersinergi dalam percepatan capaian Vaksinasi. “Di sisi internal, kami mendorong pemerintah Kabupaten/kota di Bali yang belum untuk segera membentuk Tikor Zoonosis & PIB di daerahnya,” kata Rentin.

Adapun dapat koordinasi melibatkan unsur pentahelix seperti Akademisi Universitas Udayana, Balai Besar Veteriner Denpasar, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Editor: Agus Pebriana