DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pemerintah Kota Denpasar bersama seluruh stakeholder menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Denpasar, Jumat (5/07/2024).

Hal tersebut dilaksanakan guna mendukung kelancaran tahapan Pilkada serentak tahun 2024 yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali serta pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Denpasar.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar I Made Toya menjelaskan, rakor dilaksanakan sebagai upaya untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dan evaluasi seluruh rangkaian Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Baca juga :  1 Desa 100 Pekerja: Upaya Pemkot Denpasar dan BPJS TK Tekan Angka Kemiskinan

“Yang pertama kita sudah melalui Tahapan Pileg dan Pilpres dengan lancar, dan semoga rangkaian Pilkada serentak yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar dapat berjalan lancar,” terangnya.

Komisioner KPU Kota Denpasar, Megawati Purnamasari Wijaya mengatakan bahwa saat ini rangkaian Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bali dan Kota Denpasar telah memasuki tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Baca juga :  Tingkatkan Kesadaran Akan Aset Tanah, Pemkot Denpasar Lakukan Program Gemapatas

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan masyarakat guna mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak ini. Hal ini baik dari sisi anggaran, pelaksanaan teknis hingga penggunaan hak pilih yang harus terus ditingkatkan.

“Mitigasi, sosialisasi dan berbagai upaya untuk mensukseskan tahapan Pilkada serentak terus kami laksanakan, semoga seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga penetapan dan pelantikan,” ujarnya.

Baca juga :  Pemkot Denpasar Usulkan Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Ogoh-Ogoh

Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana mengingatkan pentingnya pelaksanaan tahapan Pilkada yang sesuai dengan aturan.

Sehingga seluruh setakeholder baik KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara bersama dengan pemerintah, partai politik dan masyarakat harus terus berkordinasi.

“Jadi kami di Bawaslu sebagai penyelenggara bidang pengawasan mengingatkan agar seluruh tahapan berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pelanggaran,” ujarnya.

Editor: Agus Pebriana