DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan mengoptimalkan pungutan retribusi wisatawan asing.

Hal tersebut lantaran selama ini Provinsi Bali bergantung pada pendapatan dari sektor pariwisata, sehingga peluang tersebut perlu dioptimalkan.

“Kita akan optimalkan pungutan wisatawan asing agar pendapatannya lebih besar, mengingat jumlah wisatawan yang masuk ke Bali sangat banyak ini merupakan peluang,” ujar Dewa Indra saat diwawancarai wartawan, Selasa (2/6/2024).

Lebih lanjut, ia menyebut tengah mempersiapkan mekanisme mengenai pungutan retribusi bagi wisatawan agar lebih optimal dari sebelumnya.

Baca juga :  Tiga Bulan Pungutan Wisman Masuk Bali Terkumpul Rp 84,7 Miliar

“Jika tidak bisa membuka sumber penghasilan yang baru, maka kita akan optimalkan sumber yang ada, saat ini kita bergantung pada sektor pariwisata, jadi kita harus serius mengelola potensi ini, kita sedang rancang mengenai mekanismenya,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Penjabat (PJ) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya ia menyebut akan mulai memperlakukan sanksi bagi wisatawan asing yang tidak membayar retribusi.

Baca juga :  Diberlakukan Hari Ini, Berikut Ketentuan Pengecualian Pungutan WNA di Bali

” “Ini masih terus kita genjot seperti apa mekanismenya, nanti kita akan upayakan seperti merubah Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu sebelum memikirkan sanksi apa yang akan diberikan,” ujarnya

Ia menambahkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan regulasi untuk pemberian insentif kepada petugas pemungutan uang retribusi.

“Kita akan pikirkan aturannya, seperti pemberian uang jasa kepada para petugas pemungut uang retribusi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwsata (Kadispar) Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun angkat bicara soal wacana adanya keinginan untuk menaikan tarif pungutan wisatawan asing (wisman) dari US$ 10 menjadi US$ 50.

Baca juga :  250 Orang Sembuh, Dewa Indra Imbau Masyarakat Terus Lakukan Upaya Pencegahan Mandiri

Ia mengatakan kenaikan tarif harus didasarkan pada kajian terlebih dahulu.

“Harus perlu kajian lagi. Sehingga kita bisa melihat angka itu darimana karena harus ada hitung-hitunganya reasonable tidak angka-angka itu sehingga tidak memberatkan wisatawan,” terangnya saat ditemui wartawan beberapa waktu lalu.

Disamping itu, kata Tjok Pemayun penentuan tarif sebesar Rp 150.000 juga didasari atas pertimbangan persaingan dengan destinasi lainya di ASEAN.

Reporter: Dewa Fathur