60 Persen Lagi, Dana Hibah Pilkada di Provinsi Bengkulu Sebesar 110 Miliar Rupiah Belum Tuntas

DIKSIMERDEKA.COM, BENGKULU – Mengawali tahapan pemilihan kepala daerah serentak, Ketua Panitia I Dempo Schuller menekankan pentingnya pencairan 60 persen dana hibah dari Pemprov Bengkulu.

Perlu diketahui, subsidi pemilukada kepada KPU di Provinsi Bengkulu sebesar Rp 110 miliar.
Alokasi ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Panitia Pemilihan Umum (KPU) dalam terwujudnya partai politik yang demokratis bagi masyarakat Bengkulu.

“Setelah tahap pilkada dimulai, Pemprov Bengkulu harus segera menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU,” kata Dempo Exler.

Pak Dempo mengatakan, meski dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa pencarian subsidi harus dilakukan minimal lima bulan sebelum pemungutan suara, namun jika tahapan pemilukada dimulai sebelum batas waktu tersebut, ia menegaskan subsidi harus diberikan lebih cepat.

“Surat edaran menetapkan batas waktu maksimal.
Namun jika sebelum itu tahap pemilu sudah dimulai, tidak ada alasan untuk menunda pencairan NPHD,” tambahnya.

Menurut Dempo, pencairan subsidi tersebut merupakan langkah penting dalam menjamin kelancaran proses pemilu dan kebutuhan operasional KPU Bengkulu dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

“Hibah yang tepat waktu akan membantu KPU memastikan persiapan dan logistik seluruh pemilu cukup dan memastikan proses pemilihan kepala daerah berjalan lancar dan transparan,” jelas Did.

Lebih lanjut Pak Dempo juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Pencairan dana hibah yang tepat waktu dan transparan diharapkan dapat menjamin proses pemilukada di Bengkulu berjalan lancar dan masyarakat memilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan Bengkulu,” pungkas Dempo.

Reporter: Jaka