DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni mengatakan pihaknya masih akan menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait tema dan teknis debat Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Denpasar tahun 2024.

Hal ini diungkapkan merespon harapan dan usulan tema debat Pilwali yang disampaikan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma (KMHDI) dan Pergerakan Mahasiswan Islam Indonesia (PMII).

Berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya, Sekar mengungkapkan KPU tingkat kabupaten/kota melaksanakan debat dengan mengacu pada pedoman teknis yang nanti akan diterbitkan oleh KPU RI.

“Kalau di Pilkada sebelumnya, tema (debat) ditentukan KPU RI. Belum tahu untuk Pilkada sekarang. Sejauh ini kami masih menunggu juknis (petunjuk teknis),” terang Sekar saat dihubungi, Jumat (12/04/2024).

Lebih jauh, Sekar mengatakan bahwa saat ini KPU Denpasar tengah membuka pendaftaran pemantau Pilkada 2024. Kemudian juga tengah mempersiapkan rekrutmen atau pembentukan badan ad hoc tingkat kecamatan dan desa.

Baca juga :  Ketua KPU Denpasar: Sistem E-Coklit Kurang Bersabahat untuk Anak Muda

Sebelumnya, Kelompok aktivis mahasiswa yang terdiri dari KMHDI dan PMII mendorong agar banjir dan sampah dapat menjadi tema debat Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Denpasar 2024.

Menurut mereka banjir dan sampah adalah masalah tahunan di Kota Denpasar yang sampai hari ini belum ada solusi komperhensif untuk menyelesaikanya.

Ketua Cabang KMHDI Denpasar Dewa Permana mengatakan sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar menyimpan sejumlah permasalah salah satunya banjir. Dewa menambahkan sampai sejauh ini persoalan banjir belum menemukan solusi komperhensif untuk dapat diselesaikan.

“Banjir sudah menjadi masalah tahunan di Kota Denpasar. Sebagai kota Pariwisata tentu hal ini sangat merugikan citra Kota Denpasar. Untuk itu pemimpin Denpasar kedepan harusnya memiliki solusi atau pendekatan untuk segera mengatasi banjir di Denpasar,” terangnya.

Baca juga :  KMHDI Dorong Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo Dapatkan Manfaat Pengelolaan Retribusi

Lebih lanjut Dewa mengatakan, persoalan banjir di Kota Denpasar memang tidak terlepas dari pembangunan yang masif seiring dengan perkembangan pariwisata dan ekonomi di Kota Denpasar.

“Pembangunan ini sering sekali mempersempit bahkan merusak drainase sehingga aliran air terhambat. Dan ketika ada hujan deras maka akan terjadi banjir,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PMII Denpasar Teguh Alfaidzin mengatakan disamping banjir, sampah juga harus menjadi sorotan dalam debat Pilwali nanti. Hal ini melihat bahwa sampah masih menjadi pekerjaan rumah calon pemimpin Kota Denpasar kedepan.

Teguh mengatakan sistem tata kelola sampah di Denpasar masih belum optimal, ini dibuktikan dari sering ditemui tumpukan sampah yang meluber sampai ke jalan raya, terkhusus ketika terjadi kebakaran TPA Suwung.

Baca juga :  KMHDI Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus Mega Korupsi

“Kebakaran TPA Suwung kemarin menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sistem tata kelola sampah di Denpasar belum optimal. Karena ketika TPA Suwung ditutup, luberan sampah terjadi dimana-mana disepanjang jalan,” terangnya.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan persoalan sampah memang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, namun juga tanggung jawab masyarakat. Namun, pemerintah dengan anggaran yang dimiliki justru harus membuat inovasi agar persoalan sampah dapat diatasi.

“Forum debat Pilwali tentu akan jadi menarik jika membahas persoalan sampah. Sehingga kita sebagai pemilih tahu bagaimana gagasan para calon pemimpin Kota Denpasar untuk mengatasi persoalan sampah,” terangnya.

Reporter: Agus Pebriana