DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali melakukan audensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Kamis (09/11/2023). Dalam kesempatan itu, SMSI berkomitmen untuk mengambil bagian dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024.

Seperti diketahui maraknya informasi hoax diberbagai platform media sosial jelang masa kampanye berpotensi besar mengganggu stabilitas politik guna menyosong Pemilu 2024 baik pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata mengatakan ditengah situasi tersebut, bijak bermedia sosial menjadi suatu hal yang penting. Untuk itu, kepada KPU Bali, SMSI berkomitmen ambil bagian dalam setiap sosialisasi Pemilu dengan materi Literasi Media dan Literasi Digital.

Baca juga :  Ciptakan Pemilu Kondusif, Kelurahan Tonja dan Serangan Data Penduduk Non-Permanen

“Sumber daya manusia (SDM) di SMSI Bali cukup mumpuni dan berpengalaman dalam memberikan literasi media maupun literasi digital, karena hampir semua pemilik media yang tergabung di SMSI Bali adalah para wartawan senior yang memiliki jam terbang tinggi dalam mengelola Media online,” ujar Dewata Oja kepada Ketua KPU Bali I Dewa Gede Lidartawan.

Ketua KPUD Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan PKPU 15 tahun 2024 tidak disebutkan alat peraga sosialisasi. Jadi begitu calon ditetapkan, aturan dikeluarkan dan wewenang pengawasan di Bawaslu.

“Ada isu baru yang harus digarap rekan-rekan SMSI Bali. Saat ini juknis tentang kampamye PKPU Nomor 15 tahun 2024. Mengisyaratkan bisa kampanye gunakan videotron. Karena hampir 45 persen pemilih milenial yang sudah akrab dengan digital. Kenapa mesti pasang Baliho lagi yang kemudian bisa timbulkan masalah.

Baca juga :  Edukasi Pemilih Pemula untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi

“Kalau ini kita dorong bareng-bareng, saya yakin great electiion bisa kita capai. Saya sudah ngobrol dengan Ketua KPU RI untuk stand kampanye di mall selama 8 jam sehari, dari semua segmen dan isu kampanye masuk. Daripada euforia pasang Baliho yang membuat ribut-ribut.
“Bagaimana saya bisa tahu calon ini baik, kalau cuma pasang baliho. Kenapa tidak dibuatkan video pendek,”

Lidartawan berharap metode kampanye digital dengan videotron bisa dilakukan peserta pemilu. Baliho masih berefek 15 tahun yang lalu. Beberapa perbankan sudah menyatakan siap supprt secara teknis.
Secara teknis akan disesuaikan jam sosialisasi masing-masing parpol. Baik kaum ibu-ibu, mahasiswa perwakilan kampus.

Baca juga :  Wujudkan Pemilu Inklusif, KPU Denpasar Sosialisasi ke Kelompok Disabilitas

“Bali harus menjadi green electiion, jadi kita minta peserta pemilu tanam pohon juga, krna kertas suara dari pohon. Apalagi Baliho itu kan menimbulkan sampah plastik, belum lagi ributnya di masyarakat kalau muncul masalah. Tahapan kampanye yang dikeluarkan KPU terhitung sejak 28 November.

Lidartawan menegaskan, kalau terjadi kecurangan perhitungan dan buktinya lengkap, KPUD Bali menegaskan tidak harus ke MK. Lantaran pihaknya siap untuk membuka kotak suara saat sengketa pemilu di tingkat provinsi.

Editor: Agus Pebriana