DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Penasihat hukum (PH) Rektor Universitas Udayana (Unud) nonaktif Prof Nyoman Gde Antara, Hotman Paris Hutapea menepis kliennya dikatakan melakukan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru jalur mandiri 2018-2022. 

Hal tersebut disampaikan Hotman saat menghadiri sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Selasa (24/10/23).

“Kalau benar klien kami (Prof Antara) melakukan korupsi seharusnya ada aliran dana ke rekening pribadi miliknya, ini kan semua masuk ke rekening atas nama Unud, jadi dimana tindak pidana korupsinya,” tanya Hotman 

Hotman menjelaskan dengan masuknya dana SPI ke rekening atas nama Unud  dinilai memberikan keuntungan untuk lembaga bukan pribadi Prof Antara.

Baca juga :  Sidang Kasus SPI, Saksi Ungkap Audit Unud Tak Ada Temuan

“Dari dananya sudah jelas masuk ke rekening lembaga (Unud) disini kan ada pembengkakan berupa bunga, sudah pasti bisa bermanfaat untuk Unud,” sambungnya.

Ia menjelaskan semua aliran dana tersebut masuk ke rekening Unud dan sepeserpun tidak ada masuk ke rekening Prof antara.

“Kasus korupsi harus ada yang dirugikan disini kan semua dana SPI masuk ke rekening Universitas Udayana, jadi dimana letak korupsinya,” tegas Hotman

Dirinya menyebut beberapa fasilitas seperti mobil mewah yang dimiliki oleh prof Antara adalah hadiah dari bank tempat mendepositokan dana tersebut.

Baca juga :  Kasus SPI Unud: Terdakwa Berpeluang Bebas jika Laksanakan Perintah Atasan

“Itu kan hadiah dari bank kepada pemegang deposito itu cuma mobil murah kok, sama seperti saya sudah menerima berbagai laptop karena deposito saya banyak di bank,” jelasnya.

Hotman menegaskan bahwa dalam kasus ini ada beberapa keanehan dalam penetapan Prof Antara sebagai tersangka.

“Coba lihat ada apa dalam kasus ini kasus korupsi tapi satu perak pun tidak ada disebutkan mobil atas nama dia (Prof Antara, red) maupun keluarganya ini benar-benar memprihatinkan, jadi semoga Jaksa  Agung dan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) segera menarik surat dakwaan,” pungkas hotman.

Baca juga :  Sidang Kasus SPI Unud: JPU dan Kuasa Hukum Saling Bantah

Sementara itu Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Bali, Agus Eko Purnomo yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini menjelaskan bahwa dalam penyampaian dakwaan JPU tidak melakukan opini tetapi merujuk pada hasil audit.

“JPU sama sekali tidak beropini dalam kasus ini memang benar ada kerugiaan yang dialami oleh negara, kami (JPU, red) siap menerima keberatan dari terdakwa pada sidang selanjutnya,” terang Eko Purnomo.

Reporter: Dewa Fathur
Editor: Agus Pebriana