DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, data penanganan korupsi hingga tahun 2022, sebanyak 54 persen perkara korupsi terjadi pada pemerintah daerah, kabupaten/kota sebesar 41 persen, dan provinsi sebesar 13 persen. 

Dengan catatan tersebut lanjutnya, KPK memandang perlu ditindaklanjuti dengan mendorong perbaikan tata kelola melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mencakup delapan fokus area.

“Pada tahun 2022, terdapat peningkatan risiko korupsi daerah dilihat dari peningkatan pengaduan dan perkara korupsi dibandingkan tahun 2021, di mana pengaduan naik 13 persen dan perkara korupsi naik 7 persen,” kata Firli, saat peluncuran indikator MCP, Selasa (21/3/2023) di Jakarta.

Adapun indikator tersebut mencakup: Perencanaan dan Penganggaran; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); Optimalisasi Pajak Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan Tata Kelola Desa.

“Melalui intervensi MCP, pada tahun 2022, capaian total nilai capaian nasional MCP tahun 2022 berada di angka 80,” bebernya di sela menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah.

Sedangkan penyelamatan keuangan daerah yang diperoleh dari hasil sertifikasi Barang Milik Daerah, penertiban Barang Milik Daerah, penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas serta penagihan tunggakan pajak daerah, angkanya mencapai Rp 76 triliun. 

Baca juga :  Dinyatakan Sehat, Lukas Enembe Kembali Dijebloskan ke Penjara

Meskipun sudah mendapatkan hasil baik kata Firli, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023, KPK masih memandang adanya penajaman agar upaya pemberantasan korupsi di daerah kian masif dan efektif. 

“Sehingga pada tahun ini, MCP ditetapkan sebanyak 30 indikator dan 63 subindikator yang lebih substantif,” tuturnya dalam kegiatan dengan mengambil tema “Penguatan Sinergi Pencegahan Korupsi Sektor Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Pemerintah Daerah Menjelang Tahun Politik” ini.

Dia menjelaskan, PBJ dan perizinan merupakan area dengan risiko korupsi relatif tinggi dibanding area lainnya. Besar harapan kami koordinasi dan kolaborasi yang baik antar lembaga/ instansi dapat terus berjalan dengan baik sehingga upaya pemberantasan korupsi daerah efektif dalam menurunkan angka korupsinya.

Di sisi lain, Firli berujar bahwa kepala daerah memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Di mana kepala daerah memiliki peran untuk mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.

“Selain itu juga berperan menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsung program pembangunan nasional, dan mewujudkan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegasnya. 

Baca juga :  Menteri LHK Beserta Jajaran Sambangi Gedung Merah Putih KPK

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Tito Karnavian menjelaskan sinergi antar kementerian/lembaga ini sangat menghasilkan energi positif dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. 

Saat ini menurutnya, semua pihak telah menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan mengancam eksistensi bangsa. 

Dalam rangka pencegahan kata dia, Kemendagri telah bersinergi bersama KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menjalankan program MCP yang terintegrasi di 8 area intervensi.

“Harapannya para pelaku pemerintah daerah dapat menerapkan area intervensi ini guna mencegah celah tindak pidana korupsi,” terangnya.

Suhajar menambahkan, pengelolaan APBD merupakan hal fundamental dan harus dijauhkan dari praktik korupsi. Esensi APBD sendiri ialah fungsi alokasi dimana APBD harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah. 

“Menyusun anggaran kas secara memadai yang didasari data handal, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas dan kepentingan umum serta kemampuan masyarakat,” ucap Suhajar.

Sementara Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan, MCP menjadi kebutuhan mendesak karena program ini merupakan ujung tombak untuk mengawal akuntabilitas dan pembangunan khususnya di daerah. 

Baca juga :  Ali Fikri: KPK Tetap Akan Lakukan OTT

Upaya ini merupakan jawaban atas modus kecurangan yang semakin kompleks, terencana, dan dilakukan bersama. 

“Temuan audit terkait kecurangan masih tinggi. Tahun 2022, temuan kecurangan BPKP mencapai Rp37,011 triliun serta penyelamatan keuangan negara mencapai Rp76,32 triliun,” ungkap Ateh. 

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK, Kemendagri, dan BPKP terkait pelaksanaan Program Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023. 

Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan komitmen antikorupsi kepala daerah dipimpin langsung oleh Ketua APPSI, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan diikuti oleh seluruh peserta dari pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten yang hadir secara luring maupun daring.

Tampah hadir dalam kegiatan di antaranya Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Johanis Tanak, Anggota Dewan Pengawas KPK, Harjono, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko.

Menteri ATR/ Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Sekretaris Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ikmal Lukman.

Turut hadir pula pejabat struktural KPK, Ketua APPSI, Ketua APKASI, Ketua APEKSI, para Gubernur se Indonesia, para Bupati/ Wali Kota se Indonesia, para Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Admin MCP se Indonesia.