DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penguatan manajemen risiko sangat penting bagi Indonesia lantaran memiliki historis bencana alam yang cukup besar. Hal ini disampaikan saat menjadi salah satu pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (02/03/2023). 

Dalam kesempatan tersebut Sigit mengungkapkan peristiwa tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan contoh historis kebencanaan di Indonesia. 

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan faktor terjadinya bencana alam di Indonesia  salah satunya disebabkan oleh pergeseran sesar di wilayah tertentu seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen. 

Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina. 

“Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tentunya kita harus memiliki kesiapan lebih. Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita mitigasi seminimal mungkin,” ujar Sigit. 

Baca juga :  Kapolri : Kasus Unlawfull Killing Laskar FPI Terus Berjalan

Dalam penanganan bencana alam, Sigit mengungkapkan bahwa seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumus yang dikeluarkan oleh, UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari bencana alam.

“Tentunya menjadi salah satu yang perlu kita pahami bahwa ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana rumusnya itu risiko (Risk), sama dengan (=), Hazard atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) vulnerability atau kerentanan masyarakat, dibagi (รท) capacity atau kemampuan mengatasi bencana,” ucap Sigit.

“Artinya kalau kerentanan masyarakat bisa kita perkecil dan capacity bisa ditingkatkan maka risiko terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan bahwa dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder masyarakat lainnya. 

“Yang paling utama adalah menguatkan sinergitas kolaborasi seluruh stakeholder, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk menyatukan kemampuan dan kekuatan sehingga kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” papar Sigit.

Baca juga :  Lantik AS SDM, Kapolda Aceh dan Kadiv TIK, Kapolri: Dukung dan Tuntaskan Program Pemerintah Tangani Covid-19

Lebih dalam, ditegaskan sejak awal Polri telah memasukan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam strategi konsep transformasi menuju Polri yang Presisi yang dituangkan dalam transformasi operasional.

Dengan adanya hal tersebut, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, Quick Response bersama stakeholder terkait. 

Menurut Sigit, dengan kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana merupakan bentuk representasi hadirnya negara di tengah masyarakat. 

“Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, melatih secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan,” tutur Sigit.

Dalam penanganan bencana alam, Sigit menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, evakuasi, identifikasi melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana penunjang. 

Baca juga :  Kapolri Luncurkan Bantuan 1.000 Oksigen Konsentrator Bantu Warga yang Terpapar Covid-19

Kemudian, sambung Sigit, setelah pasca-bencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.

Untuk di tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya edukasi, bisa melalui konten video, bekerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. 

Disisi lain, Sigit menuturkan bahwa, pihaknya bersama stakeholder terkait juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (TI). Dalam hal ini Polri telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh Polda jajaran. 

“Terkait dengan karhutla kembangkan terus aplikasi ASAP Digital Nasional. Karena ini menjadi penting didalamnya kita memiliki CCTV Live Auto Monitoring yang bisa memonitor jarak 8 kilo, berputar 360 derajat, ada sensor, bisa menampilkan suhu udara dan kita bisa dapatkan update titik api selama lima menit. Dimana yang paling penting adalah posisi pergerakan personel dilapangan bisa termonitor,” kata Sigit.

Sebelum mengakhiri pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa seluruh stakeholder harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam.