DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui peran badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terus diperluas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. 

“Kemampuan APBN 2020-2024 juga diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur. Sehingga, hal tersebut dapat menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna, Rabu (25/1/2023).

Pada TA 2022 lanjutnya, DJPI telah mengerjakan 27 proyek KPBU senilai Rp269,78 triliun dalam Tahap Penyiapan dan 7 proyek KPBU senilai Rp 68,96 triliun dalam Tahap Transaksi. 

Baca juga :  Menteri PUPR: Jangan Main-main dengan Uang Negara!

“Kementerian PUPR pada TA 2023 melalui DJPI menargetkan 14 proyek KPBU senilai Rp73,93 triliun dalam Tahap Penyiapan dan 17 proyek KPBU senilai Rp138,41 triliun dalam Tahap Transaksi,” terang Herry.

Dia mengatakan, pada tahap penyiapan, terdiri dari 3 proyek SDA senilai Rp20,74 triliun, 4 proyek Jalan dan Jembatan senilai Rp 34,55 triliun, 6 proyek Permukiman senilai Rp17,91 triliun, serta terdapat 1 proyek Perumahan senilai Rp 730 miliar. 

Kemudian pada tahap transaksi terdiri dari 5 proyek SDA senilai Rp 11,72 triliun, 2 proyek Jalan dan Jembatan senilai Rp 70,44 triliun, 4 proyek Permukiman senilai Rp 13,22 triliun, dan 6 proyek Perumahan senilai Rp 43,21 triliun.

Baca juga :  Jembatan Ogan Masuki Tahap Pengecoran Akhir, Tol Kayu Agung – Palembang (Kramasan) Tuntas pada Juli 2020

“Adapun realisasi keuangan pada TA 2022 mencapai 85,31 persen dengan realisasi fisik sebesar 85,94 persen. Kemudian, pada TA 2023 ini porsi DJPI pada Pagu Anggaran 2023 (BA.033) sebesar Rp 165,9 miliar,” ungkapnya.

Herry juga menambahkan, Kementerian PUPR melalui DJPI juga terus menargetkan bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total 232.072 unit pada TA 2023.

Target tersebut nantinya tidak hanya diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saja, tetapi juga melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Total target berasal dari penjumlahan skema FLPP sebanyak 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,18 triliun dan skema Tapera sebanyak 12.072 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,05 triliun,” jelasnya.

Baca juga :  Jalankan Instruksi Presiden, Kementrian PUPR Kebut Perbaikan Jalan Daerah

Ia menambahkan, skema FLPP TA 2023 juga akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan total 220.000 unit sebesar Rp 0,89 Triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 3,46 triliun untuk pembayaran penerbitan KPR di tahun-tahun sebelumnya sebanyak 754.004 unit. 

Sehingga, total target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada TA 2023 sebesar Rp 29,53 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp 1,05 triliun bersumber dari dana masyarakat.

“Untuk total capaian bantuan pembiayaan perumahan pada TA 2022 sebanyak 237.886 unit, senilai Rp 29,11 triliun dan mencapai 99,25 persen dari target pada TA 2022 sebanyak 239.672 unit senilai Rp 29,21 triliun,” kata Herry.