DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, mengatakan, di tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan fokus menyoroti lima isu yang menjadi fokus pengawasan.

Isu-isu yang menjadi sorotan ini tidak lepas dari masa penyesuaian dari pandemi covid-19 dan juga persiapan menghadapi tahun politik pada tahun 2024.

Lima isu tersebut yakni, permasalahan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah akibat cuaca ekstrem, penyesuaian aktivitas masyarakat setelah kebijakan PPKM tidak berlaku, permasalahan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk anak; 

Baca juga :  DPR Dukung Kemenparekraf Tingkatkan Kualitas SDM Pariwisata

Permasalahan tenaga honorer, dan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu.

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan, akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran berjalan dan dapat memajukan Indonesia di berbagai sektor,” ujar Rachmat Gobel.

Hal tersebut diungkapkan saat membacakan Pidato Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Baca juga :  Nyoman Parta Minta Pemerintah Pastikan Suplay Minyak Goreng Sampai Pengecer Bawah

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menuturkan bahwa fungsi pengawasan DPR RI juga diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan. 

DPR RI juga, katanya, akan terus berupaya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kolaborasi dengan mitra kerja dan pemerintah.

Baca juga :  Adian Napitupulu : “Naikin Saja Gaji Guru, Negara Nggak Akan Rugi!”

“DPR RI juga akan menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat, baik melalui rapat bersama mitra kerja maupun rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, tim pemantau, maupun tim pengawas DPR RI.”

“DPR RI akan mendorong Kementerian dan Lembaga untuk bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah,” ucap Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Perindustrian dan Pembangunan (Korinbang) ini.