DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Sebagaimana pengalaman Pemilu tahun 2014 dan 2019, misinformasi atau informasi yang keliru dinilai berpotensi membanjiri perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Kendati demikian tingkat literasi digital Indonesia yang tengah meninggi akan menjadi filter untuk membendungnya. 

Hal ini diungkapkan oleh Akademisi Universitas Udayana, Ni Made Ras Amanda Gelgel, saat diskusi Pemilu Di Era Digital Tantangan Hoaks dan Digital Security, bertempat di Kubu Kopi, Sabtu (19/11/2022). 

Menurutnya, misinformasi berkaitan dengan Pemilu sudah mulai membanjiri media sosial dan diperkirakan akan mencapai puncaknya mendekati Pemilu 2024.

Baca juga :  Pemkot Denpasar Dukung Terciptanya Pemilu Damai di Tahun 2024

“Jadi memang peperangan kampanye seperti itu (perang misinformasi) tidak hanya akan terjadi di ruang-ruang nyata tetapi ruang-ruang digital. Saya yakin akan lebih banyak ada hate speech, misinformasi seperti itu,” terangnya.

Ras Amanda mengatakan kehadiran misinformasi yang membanjiri dunia digital tidak terlepas dari bentuk dunia digital yang tanpa batas, mudah diakses dan siapapun bisa memiliki akun. Kendati akun-akun penyebar misinformasi ini sudah dibanned atau dilaporkan tetapi tetap bisa dengan mudah membuat akun- akun baru. 

“Ini kan dunia yang semua orang bisa masuk, semua orang punya privilege bisa mengakses nggak harus jadi orang kaya atau miskin untuk bisa punya akun,” kata Ras Amanda.

Baca juga :  Netralitas ASN Jadi Jaminan Pemilu Berlangsung Adil

Untuk itulah menurutnya diperlukan literasi digital dan literasi media untuk melakukan mitigasi agar tidak terkena atau terjebak oleh adanya misinformasi. Kendati demikian, ia juga meyakini bahwa masyarakat Indonesia sudah lebih cerdas dalam melihat mana informasi yang valid dan misinformasi.

Periksa Fakta

Sementara itu, Ketua Bidang Cek Fakta Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, I Ketut Adi Sutrisno mengatakan dalam proses pemeriksaan fakta terhadap sebuah informasi dilakukan dengan dua cara yaitu debunking dan prebunking. 

Baca juga :  Ketua FKUB Bali Ajak Masyarakat Jamin Kelancaran Pemilu 2024

Debunking adalah proses verifikasi fakta ketika hoaks sudah menyebarkan di dunia digital. Sementara prebunking adalah upaya pencegahan agar misinformasi tidak beredar di dunia digital. Salah satu caranya adalah proses penyadaran melalui pelatihan dan pendidikan. 

Masifnya masyarakat terkena misinformasi di dunia digital, katanya, berkaitan dengan tingkat literasi masyarakat yang masih rendah untuk membandingkan mana informasi bersifat hoaks mana informasi yang sudah melakukan proses verifikasi.