DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Seiring dengan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di di Indonesia, khususnya Bali akhir-akhir ini yang disebabkan oleh hujan dengan intensitas deras menunjukan bahwa krisis iklim merupakan sesuatu hal nyata dan dampaknya sudah dirasakan. 

Oleh karena itu upaya  mempercepat net zero emission sebagai satu langkah meminimalisir krisis iklim perlu segera dilakukan. 

Hal Ini terungkap dalam diskusi bertajuk Miniatur Krisis Iklim di Bali Jelang G-20, Bagaimana Agenda Transisi Energi ?, bertempat di Kubu Kopi, Denpasar, Jumat (21/10/2022).  Perwakilan Ektinction Rebellion Indonesia, Melissa Korawa, mengatakan bahwa peta jalan transisi energi Indonesia perlu direvisi agar dapat dipercepat. 

“Indonesia sebetulnya adalah negara yang sangat-sangat rentan terhadap krisis iklim. Untuk itu selama Kita belum mencapai yang namanya net zero emission maka Bumi akan semakin panas, selimut gas rumah kaca akan semakin tebal, dan bencananya akan semakin sering, ekstrem dan korbannya juga akan berekalasi inilah yang sering menghantui anak muda,” terangnya.

Baca juga :  Akhir Tahun 2023, KMHDI Soroti 3 Isu Mulai Pelemahan Demokrasi Hingga Karhutla

Melisa juga menjelaskan bahwa sejauh ini komitmen Indonesia untuk merespon krisis iklim belum menunjukan keseriusan. Hal ini dapat dilihat dari peta jalan Nol Emision Karbon Indonesia, dimana akan terus meningkatkan emisi karbon sampai tahun 2030. Lalu kemudian akan menurunkan sampai titik net zero emission di tahun 2060. 

“Net Zero 2060 berarti pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperburuk situasi krisis iklim sampai 2060. Jadi bencananya akan semakin sering sampai tahun 2060. Indonesia emas mungkin jadi emas beneran tapi tenggelam,” terangnya.

Menurutnya komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi masih rendah terjadi karena adanya konflik kepentingan di tubuh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.  Dimana 16 dari 30 Menteri Indonesia menjadi pemilik dan pemain tambang. Sementara 55 persen DPR RI kita memiliki latar belakang pebisnis. 

Baca juga :  Dukung Net Zero Emission, Gubernur Koster Resmikan 3 PLTS

“Jadi memang sangat sulit untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bijak,  kalau yang membuat keputusannya memiliki konflik kepentingan terhadap bisnis mereka sendiri di Sektor energi, dan paling banyak Batu bara. Hal inilah sangat menakutkan bagi Kita semua,” terangnya. 

Sementara itu, Finance Campaigner 350 Indonesia, Suriadi Darmoko, mengatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G-20 merupakan penyumbang emisi terbesar di dunia yakni sekitar 75 persen emisi global. Jika negara-negara ini berkomitmen untuk mengurangi emisi maka Bumi akan selamat.

“Negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan Paris yang mau menurunkan emisi karbon itu ada 195 negara. 75 persen dari emisi Global ini hanya oleh 20 negara. Sementara 175 lainya hanya menyumbang 25 persen. Kalau yang tobat 20 negara kan selamat kita,” ungkapnya.

Baca juga :  Jaring Nusa KTI : Krisis Iklim Mengancam Masyarakat Pesisir

Disamping itu, Ia pun menyoroti bahwa pembahasan transisi energi sebagai salah satu agenda penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali bulan November 2022 mendatang terancam gagal menemukan solusi konkrit. 

Hal ini karena pertemuan tingkat menteri negara-negara G20 untuk isu transisi energi tidak mencapai Komunike atau pernyataan komitmen bersama.  

“Proses panjang dalam kelompok kerja yang hanya menghasilkan chair’s summary dan kesepakatan Bali COMPACT yang Jika disepakati pada KTT G20, maka tidak ada tanggung jawab dari negara-negara G20 menjalankan kesepakatan tersebut,” terangnya. (*/sin)