DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memanfaatkan ruang laut sebagai penunjang ekonomi, tempat berusaha dan sebagai tempat tinggal atau pemukiman. Akan tetapi, kini kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia Timur terancam oleh dampak buruk krisis iklim.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Jaring Nusa sekaligus Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, Parid Ridwanuddin, dalam pertemuan Jaring Nusa Kawasan Timur (KTI), bertempat di Hotel Amaris, Denpasar mulai Selasa-Rabu (30-31 Agustus 2022).

Menurut Parid Ridwanuddin, dampak buruk krisis iklim telah mengancam tenggelamnya ribuan desa pesisir di kawasan timur Indonesia. Terdapat sebanyak 175 desa pesisir di Bali, 297 desa pesisir di NTB, 1.018 desa pesisir di NTT, 783 desa Pesisir di Sulawesi Utara, 1.011 desa pesisir di Sulawesi Tengah, 527 desa pesisir di Sulawesi Selatan, 954 desa pesisir di Sulawesi Tenggara. 

Baca juga :  KMHDI Sayangkan Cawapres Tidak Serius Singgung Krisis Iklim di Debat

Selain itu juga, 201 desa pesisir di Gorontalo, 152 desa pesisir di Sulawesi Barat, 1.064 desa pesisir di Maluku, 934 desa pesisir di Maluku Utara, lebih dari 570 desa pesisir di Papua Barat, serta sebanyak 662 desa pesisir di Papua. 

Ia juga menambahkan bahwa, dampak buruk krisis iklim diperparah oleh ancaman ekspansi industri ekstraktif yang telah dan tengah menghancurkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan Timur Indonesia. 

Baca juga :  Pengamat : Percepat Net Zero Emission Untuk Atasi Krisis Iklim

“Khususnya tambang nikel yang didorong oleh pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai. Masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung pada sumber daya pesisir dan laut kehilangan ruang hidupnya akibat ekspansi tambang nikel,” terang Parid Ridwanuddin. 

Sementara itu, Koordinator Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, R. Moh Ismail, mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi yang sangat besar yang harusnya bisa dikelola secara berkelanjutan. 

Sebagai negara kepulauan, seharusnya masyarakat pesisir pulau kecil mendapatkan perlindungan dan bisa lebih sejahtera dimana hal ini dijamin oleh undang-undang. Namun kenyataannya keterancaman wilayah pesisir dan pulau kecil semakin meningkat dari tahun-ketahun.

Baca juga :  Akhir Tahun 2023, KMHDI Soroti 3 Isu Mulai Pelemahan Demokrasi Hingga Karhutla

Untuk itu , Ismail memberikan beberapa rekomendasinya diantaranya perlu adanya komitmen nasional dalam meningkatkan kesejahteraan, peningkatan bantuan sarana dan prasarana serta kebutuhan dasar bagi taraf hidup MHA. 

Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan akses IPTEK serta informasi pengetahuan peningkatan mutu hasil produksi perikanan dan kelautan. Selanjutnya adalah pengadaan sarana transportasi, infrastruktur, dan sarana penunjang lainnya. 

Terakhir yakni Tersedianya akses pasar, permodalan, kemitraan , lapangan pekerjaan dan jejaring untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Gus)